Jelang MotoGP Mandalika Okupansi Hotel di NTB Masih Rendah, Kenapa?

Ajang balap motor kejuaraan dunia yakni MotoGP segera berlangsung tahun ini di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Liputan6.com, Mataram - Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi mengatakan okupansi hotel dan penginapan menjelang perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika baru mencapai 54,96 persen.

"Okupansi hotel dan penginapan kita sampai saat ini tercatat baru terisi 54, 96 persen dari ketersediaan 10.000 kamar," ujarnya di Mataram, Kamis.

Yusron menjelaskan, dengan jumlah okupansi seperti itu, artinya kecukupan akomodasi untuk gelaran MotoGp Mandalika khususnya kamar hotel baik bintang dan nonbintang serta penginapan lainnya seperti homestay masih tersedia di NTB.

"Jadi jangan dibilang sudah penuh penginapan di Lombok. Kalau berbintang mungkin iya tapi untuk homestay kan belum terisi," katanya.

Menurut dia, total ketersediaan kamar dari hotel, homestay dan camping ground seluruhnya yang disiapkan untuk mendukung ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu mencapai 24.768 kamar.

"Ini belum termasuk rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang sedang kami siapkan juga untuk mengisi kekurangan 100 ribu penonton.

Rencana menggunakan sementara 52 rusun yang belum dihuni di Lombok Barat sampai Lombok Timur potensinya hingga 262 kamar," kata mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Ini:

Unik, Balap Lari Panggul Gabah 'Nyonggah' Ala Petani Cilacap

2 dari 2 halaman

Ribuan Kapal Pelni

Kerja sama antara MGPA dan IMI jelang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika. (Istimewa)

Upaya lain mencukupi akomodasi adalah fasilitas hotel terapung menggunakan empat kapal milik Pelni dengan kapasitas 3.500 kamar per kapal. Jumlah ini belum termasuk kapal-kapal pinisi juga disiapkan.

Sementara itu terkait regulasi harga, Yusron melanjutkan, pemerintah provinsi tengah menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) sebagai regulasi terkait tarif hotel. Namun demikian tentunya pihaknyamengajak asosiasi perjalanan wisata dan stakeholder lainnya untuk bisa memahami dan mengerti kondisi tersebut.

"Regulasi tersebut akan menentukan harga berdasarkan lokasi dalam zonasi kawasan strategis pariwisata daerah," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi menambahkan, regulasi terkait harga ini tujuannya lebih mementingkan keberlanjutan event event internasional di NTB.

"Sebagai bentuk perhatian, Pemprov mengimbau soal rate harga ini untuk tidak hanya memanfaatkan situasi. Tetapi bagaimana keberlanjutan pariwisata ini bisa terus berjalan karena event ini juga tidak sekali tapi akan terus menerus," katanya.