Polemik Desa Wadas, Wakil Ketua DPD Minta Ganjar Lakukan Pendekatan Persuasif

Liputan6.com, Semarang - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyakini pemerintah tidak melangkahi Undang-Undang (UU) soal pengukuran tanah di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"Kami yakin pemerintah sebagaimana yang disampaikan Menko Polhukam Mahfudz MD pemerintah tidak sedang berniat melangkahi ketentuan dan mekanisme pembebasan lahan yang diatur dalam undang-undang," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pembebasan lahan yang ditolak oleh sebagian masyarakat pemilik tanah di Desa Wadas lebih kepada tanggung jawab dan domain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai kepala daerah. Sementara, pemerintah melalui Kementerian PUPR hanya berperan sebagai pelaksana proyek.

"Itu yang kami pahami dari UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," ucap dia, dikutip Antara.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong agar Gubernur Jawa Tengah terus melakukan pendekatan persuasif secara intensif, hingga semua pemilik lahan di Desa Wadas menyatakan kesediaan tanahnya dijual secara sukarela kepada pemerintah.

"Kekerasan dan pendekatan intimidatif tidak akan menyelesaikan masalah," ujar dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Ini