FSPMI Gorontalo Kecam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa (Arfandi/Liputan6.com)

Liputan6.com, Gorontalo - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Provinsi Gorontalo mengecam terbitnya peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam Permenaker Nomor 2 tahun 2022 itu terjadi perubahan persyaratan klaim JHT, yang baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun, 56 tahun.

“Ibu menaker tolong jangan buat pekerja tambah susah, kasihan pekerja di situasi pandemi yang semakin menggila ini," kata Andrika Hasan Ketua PC Aneka Industri FSPMI Gorontalo.

Menurutnya saat ini para pekerja atau buruh itu sudah susah dengan keadaan pandemi, di tambah aturan yang dikeluarkan dan dinilai tidak berpihak pada rakyat.

"JHT itu adalah hak pekerja, karena iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri, Jadi tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja," tegasnya

Menurutnya, jika JHT yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dana milik nasabah. Bukan milik pemerintah yang semena-mena diatur.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Ini:

WAJIB TAHU!! Hak Buruh Migran atau TKI yang Belasan Tahun Tak Digaji (Kasus TKI Parinah)

2 dari 2 halaman

Uang Pekerja

Selain itu kata Andrika, jika komposisi iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pekerja melalui pemotongan gaji setiap bulan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah.

"Dimana hati nurani ibu.? saat ini banyak korban PHK dengan berbagai penyebab dan alasan, tentu pekerja berhak mengklaim JHT tersebut," ungkapnya.

Andrika berharap, melalui FSPMI Gorontalo mereka meminta untuk membatalkan Permenaker Nomor 2 tahun 2022, dan kembali pada Permenaker Nomor 19 tahun 2015.

"Dalam Permenaker Nomor 19 tahun 2015, manfaat JHT dapat dicairkan untuk pekerja yang berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)," ia menandaskan.