Tolak Permenaker soal Pencairan JHT, Buruh Sumut Ancam Aksi Besar-Besaran

Willy mencontohkan, keluarnya PP 36/2021 membuat upah buruh di beberapa daerah tidak naik. Bahkan kalau naik, besar kenaikannya per hari masih lebih kecil jika dibandingkan dengan ongkos parkir.

"Kenaikannya per hari di kisaran Rp 1.200. Sedangkan bayar parkir saja besarnya Rp 2.000," ujarnya.

Willy menyampaikan, elemen buruh di Sumut menolak tegas dan menuntut agar Menaker mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam aturan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter-PHK dapat diambil buruh ke BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) setelah 1 bulan di-PHK.

"Permenaker ini menjilat ludah sendiri dari kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh yang ter-PHK, yang kehilangan pendapatannya agar bisa bertahan hidup dari JHT yang diambil 1 bulan setelah PHK," ungkap Willy.

Disampaikan Willy, apabila Permenaker ini tidak dicabut, maka elemen buruh Sumut akan menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat.

"Saat ini kami sedang rencanakan aksi besar di Sumut, tuntutannya cabut Permenaker JHT dan copot Menteri Tenaga Kerja," tandasnya.