Permintaan Khusus Bupati Kudus Perihal Pembangunan Tol Demak-Tuban

Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan membentang sepanjang 62 Kilometer (Km) dibangun dengan biaya Rp 8,8 triliun. Dok PUPR

Liputan6.com, Kudus - Bupati Kudus Hartopo berharap Jalan Tol Demak-Tuban menyediakan gerbang tol di Kudus, sehingga bisa ikut mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

"Kudus wilayahnya memang kecil, tetapi banyak industri besar sehingga ketika tersedia exit tol di wilayah Kudus harapannya bisa tambah maju perekonomiannya. Apalagi, Kudus merupakan salah satu wilayah penopang perekonomian di Jateng dan memberikan devisa luar biasa," ujarnya ditemui usai penyerahan bantuan gerobak untuk 20 PKL dari Baznas Kudus di Gedung Jamiyyatyl Hujjaj Kudus (JHK), Kudus, Selasa, dikutip Antara.

Menurut dia, proyek Jalan Tol Demak-Tuban sudah ada perencanaannya dari Kementerian PUPR, namun apakah ada tidaknya exit tol di Kudus, belum diketahui.

Sosialisasi rencana pembangunan jalan tol tersebut hingga kini juga belum dilakukan, sehingga Pemkab Kudus juga belum mengetahui detail perencanaannya.

"Informasinya, exit tol ada di Karanganyar, Demak. Kalaupun diundang untuk mengikuti sosialisasi tentunya akan mengajukan permintaan di Kudus disediakan exit tol," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Saksikan Video Pilihan Ini:

Menjelajah Keindahan Tol Kahyangan, Jalan Tembus Banjarnegara-Batang di Dieng

2 dari 2 halaman

Sosialisasi Tol di Kudus

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus Agustinus Agung Karyanto mengakui pada Selasa ini memang mengundang sembilan kepala desa untuk diinformasikan nantinya akan ada proyek Jalan Tol Demak-Tuban.

Di antaranya, untuk Kecamatan Mejobo ada Kepala Desa Kesambi, Jojo, Temulus, sedangkan Kecamatan Undaan terdapat Kepala Desa Undaan Lor, Wates, Ngemplak, serta Kecamatan Jekulo ada Kepala Desa Sadang, Bulung Cangkring dan Bulung Kulon.

Untuk sosialisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), katanya, dijadwalkan pada 21 Februari 2022, sehingga informasi detail soal proyek nasional tersebut belum mendapatkan.

"Kalaupun benar akan ada pembebasan untuk proyek tersebut, masyarakat yang mendapatkan ganti untung sebaiknya jangan euforia dibelikan barang konsumtif. Lebih baik dibelikan barang yang produktif dan investasi," ujarnya.