Demi Kepentingan Bangsa dan Negara, PT KAI Divre I Sumut Komitmen Jaga Aset

PT KAI Divre I Sumut telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kejaksaan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) masing-masing kota atau kabupaten, juga pihak penegak hukum. Kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian aset-aset negara yang ada di pihak ketiga.

Selain itu, sebagai langkah untuk memperkuat aset milik BUMN yang selama ini belum tersertifikasi, PT KAI Divre I Sumut telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Kanwil BPN Sumut).

Penandatanganan PKS dilakukan Vice President PT KAI Divre I Sumut, Yuskal Setiawan, dengan Plt. Kepala Kanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi, di dalam Kereta Inspeksi Wijayakusuma, pada akhir Desember 20221. Penandatanganan PKS juga dihadiri oleh 14 Kepala Kantor Pertanahan kota/kabupaten di Provinsi Sumut.

Ruang lingkup PKS dengan KAI tersebut adalah pendaftaran tanah, koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan aset tanah yang dikuasai pihak lain tanpa hak, pertukaran data dan informasi terkait aset tanah KAI, pemanfaatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Plt Kepala Kanwil BPN Sumut, Dadang Suhendi mengatakan, PKS ini merupakan bagian dari penataan aset negara yang selama ini banyak yang belum tertib.

"Ini bagian menuju tanah yang lebih tertib, karena sebagaimana diketahui aset BUMN, negara, kementerian masih banyak yang belum tertib," ujarnya.

Selain pensertifikatan, KAI Sumut juga melakukan penjagaan aset, meliputi pendataan atau mapping aset, pemasangan patok tanda batas, pemasangan plang penanda aset, pemagaran (pasca penertiban), penertiban, dan penyelamatan aset melalui jalur hukum atau litigasi.

Jika ditemukan aset perusahaan yang bermasalah, maka KAI akan menertibkan aset tersebut melalui berbagai langkah. Baik melalui metode non-penertiban, penertiban, atau bahkan harus menempuh jalur hukum berupa gugatan perdata/TUN atau laporan pidana.

PT KAI Divre I Sumut juga selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal menertibkan aset-aset perusahaan.

"KAI selalu mengedepankan unsur Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap penyelamatan aset yang dilakukan perusahaan baik melalu jalur litigasi maupun non litigasi," ungkap Vice President PT KAI Divre I Sumut, Yuskal Setiawan.

Dalam hal penertiban melalui jalur non litigasi, penyelamatan aset tersebut dilakukan setelah melalui beberapa proses tahapan guna memastikan seluruh proses dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan serta aturan perundangan yang berlaku.

Hingga saat ini masih terdapat aset PT KAI yang berstatus belum clean and clear misalnya digunakan oleh pihak lain tanpa perikatan, digunakan oleh pihak lain dengan harga sewa yang tidak sesuai, masih dilakukan validasi, bahkan hingga diakui kepemilikannya oleh pihak lain.

"Dampak dari aset KAI yang masih belum clean and clear tersebut yaitu KAI tidak bisa memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya," kata Yuskal.

KAI terus melakukan berbagai upaya dalam mengamankan aset-aset perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menjaga aset yang dimiliki, KAI ikut andil dalam menjaga aset negara yang dapat digunakan untuk generasi penerus bangsa.