Dialog Airlangga dengan Petani Sawit, dari Pupuk hingga Keberlanjutan Pemerintah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengukuhkan pengurus DPP dan DPW Samade. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Pekanbaru - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat Sawitku Masa Depanku (Samade). Organisasi petani sawit ini diharapkan dapat membina pembangunan kebun sehingga masa depan rakyat lebih cerah dengan sawit.

Dalam Samade, Airlangga Hartarto merupakan ketua dewan pembina. Adapun pengurus yang dikukuhkan adalah Ketua Umum DPP Samade Tolen Ketaren, Wakil Ketua Umum Samade Abdul Aziz, Sekjen DPP Samade, Okslan Juma Indri, serta Ketua DPW Samade Riau Karmila Sari.

"Selamat untuk Samade, saya titip agar Samade membina para petani sawit," ujar Airlangga di Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis di hadapan ratusan petani sawit, Kamis siang, 24 Februari 2022.

Usai pengukuhan, Samade menyerahkan 50 mesin pembersih pelepah sawit untuk dijadikan lidi agar siap diekspor karena sudah ada kerja sama dengan berbagai negara. Pengadaan mesin ini hasil kerja sama Samade dengan KPN Corporation.

Setelah pengukuhan, Samade menggelar dialog antara ratusan petani sawit dengan Airlangga. Karmila Sari menjadi moderator dan mempersilahkan petani menyampaikan harapan dan mencurahkan keinginan selama mengelola sawit.

Seorang petani, Abdul Gani kepada Airlangga membenarkan harga sawit saat ini sudah tinggi. Namun, dia juga mengeluhkan harga pupuk sehingga meminta Airlangga mengambil kebijakan soal pupuk.

Terkait keluhan ini, Airlangga mengatakan pemerintah sedang mempelajari, khususnya dalam pemberian pupuk subsidi. Pemberian pupuk subsidi nanti juga melihat luasan lahan dari petani.

"Yang diberikan adalah lahan kecil, bukan petani lahan sedang atau besar," kata Airlangga.

Simak video pilihan berikut ini:

Musim kemarau yang melanda Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat membuat 80 hektare lahan gambut terbakar. Terbatasnya peralatan pemadaman membuat api dengan cepat meluas dan merambat ke lahan perkebunan kelapa sawit.

2 dari 3 halaman

Dana Replanting

Petani lainnya, Holmet Simanjuntak mengaku belum pernah merasakan harga sawit Rp3.600 per kilo sebagaimana ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Dia mengaku sawitnya hanya dibeli Rp2800 per kilo.

Terkait ini, Airlangga menyebut pembelian sawit tergantung pada jenis dan kualitas. Ini juga tergantung jarak ketika petani menjual. Namun demikian, Airlangga menjadikan ini sebagai catatan agar ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

"Bergabung saja sama Samade agar dibina," rayu Karmila Sari.

Dalam dialog ini, Airlangga menyebut pemerintah menyediakan Rp30 juta untuk petani yang melakukan replanting sawit. Kemudian ada dana kredit usaha rakyat yang jumlahnya bisa ratusan juta.

Dana ini diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan sejumlah dengan bunga ringan. Selama lima tahun petani hanya membayar bunga.

"Cicilannya dibayar ketika sawit sudah menghasilkan," jelas Airlangga.

Terkait ini, petani bernama Hidro Ariantes mengatakan dana BPDPKS sangat membantu petani. Pasalnya petani merasa tidak mampu melakukan peremajaan sawit rakyat (PSR) secara mandiri.

"Pemerintah mampu menaikkan harga sawit, kalau bisa pemerintahan saat ini dipertahankan dan dilanjutkan Pak," kata Hidro.

Hidro menyebut apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk petani sawit tidak mudah dilakukan. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah untuk petani agar lebih baik lagi ke depannya.

3 dari 3 halaman

Dukungan Pemerintahan

"Saya yakin sudah ada langkah-langkah pemerintah, jadi pemerintahan dilanjutkan saja, karena kalau sudah ganti pemerintahan, maka berganti pula kebijakannya," kata Hidro.

Hal serupa juga disampaikan petani lainnya, Alfan Lubis dan Edi Warta Surbakti. Khususnya bantuan pemerintah melalui BPDPKS dan kredit lainnya.

"Teruskan pemerintahan berikutnya Pak, disempurnakan lagi apa yang dibuat Pak Jokowi, doa dan harapan kami ini bisa diaminkan semua, sehingga jaminan kami petani sawit untuk maju bersama," kata Edi.

Mendengar pernyataan Hidro, Airlangga langsung tersenyum. Namun, Airlangga menyebut kepemimpinan saat ini di bawah Joko Widodo. Dia akan membahas itu saat pertemuan dengan anggota partai Golkar nantinya.

Soal permintaan pemerintahan Presiden Jokowi untuk 3 periode, Airlangga tak ingin menjawab terburu-buru. Dia menyerap aspirasi petani dan akan disampaikan ke partai politik yang dipimpinnya.

"Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga.

Sementara itu, Karmila Sari usai dialog menyatakan Samade mendukung agar pemerintahan yang sekarang diperpanjang.

"Biar ada jaminan sampai persoalan petani beres," ujar Hidro dalam dialog Airlangga dengan petani sawit yang dipandu oleh ketua DPW Samade Riau, Karmila Sari.

"Kami mendukung permintaan petani itu. Mudah-mudahan dengan perpanjangan masa pemerintahan ini, masalah petani sawit bisa tuntas," sambung Ketua Umum DPP Samade, Tolen Ketaren.