Menanti Kelanjutan Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Rohil Sejak 2018

Liputan6.com, Pekanbaru - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau mengusut dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Sekretariat DPRD Rokan Hilir (Rohil). Kegiatan itu diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Kasus ini sudah naik ke penyidikan. Artinya, penyidik Polda Riau sudah mengantongi dua alat bukti cukup terjadinya pidana.

Hanya saja, dugaan SPPD fiktif DPRD Rohil ini belum menyeret sejumlah orang sebagai tersangka. Penyidik masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Riau.

"Tinggal tunggu BPK saja," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Ferry Irawan SIK, Senin siang, 7 Maret 2022.

Jika hasil audit didapat, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

"Tunggu ini (hasil audit BPK)," kata Ferry.

Sebagai informasi, dugaan SPPD fiktif DPRD Rohil ini diterima Polda Riau pada September 2018 lalu. Laporan itu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2017.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak video pilihan berikut ini:

Sempat buron selama 16 tahun, Koko Sandoza, terpidana kasus korupsi Bank Mandiri Cabang Prapatan, Jakarta Pusat, ditangkap Tim Tangkap Buronan Kejagung di Surabaya. Terpidana yang merugikan negara Rp120 miliar langsung dieksekusi ke Rutan Salemba.

2 dari 2 halaman

Tanpa Pertanggungjawaban

Dalam LHP itu dinyatakan terdapat dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota DPRD tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sehingga potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Atas temuan itu, sejumlah anggota DPRD Rohil kala itu berbondong-bondong mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Bahkan, ada juga anggota DPRD yang membuat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah menerima sepeser pun dana tersebut.

Sejumlah anggota DRPD Rohil saat itu sudah diminta keterangan oleh penyidik. Begitu juga dengan Pengguna Anggaran periode Januari-Juni 2017 berinisial SA, dan PA periode Juni-November 2017 berinisial FR.

Lalu, Bendahara Pengeluaran periode Januari-Juni 2017 berinisial RJ, Bendahara pengeluaran periose Juni-November 2017 berinisal PS, serta Bendahara Pengeluaran periode November-Desember 2017 berinisial AS. Sisanya adalah sebanyak 38 orang saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2017.

Informasi dirangkum, SPPD DRPD Rohil pada tahun 2017 bernilai Rp3 miliar. Dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp1,395 miliar, sedangkan sisanya Rp1,6 miliar entah kemana.

Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Polda Riau
SPPD Fiktif
Rokan Hilir
SPPD Fiktif DPRD Rohil
Reskrimsus Polda Riau