Distribusi 'Mampet' Jadi Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Jabar, Apa Solusinya?

Heboh, Beli Minyak Goreng Subsidi Harus Pakai Fotokopi KK dan Bukti Vaksin — Imbas kelangkaan minyak goreng, sebuah minimarket terapkan syarat fotokopi KK dan bukti vaksin Covid-19. (Instagram/video_medsos).

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyatakan, kendala minyak goreng saat ini yang dihadapi adalah distribusi. Oleh karena itu, Polri juga bakal turun langsung mengecek jalur distribusi.

Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan memastikan stok minyak goreng menjelang Ramadan masih aman, mesti fakta di lapangan masih terjadi kelangkaan. Menurutnya, saat ini kebutuhan minyak goreng di Jabar masih belum berangsur pulih di mana beberapa daerah masih belum mendapatkan stok minyak goreng yang sesuai dengan kondisi normal.

"Data terakhir yang saya dapat dari dashboard-nya sudah sampai 89 juta liter. Tetapi di lapangan, Kemendag mengakui langka dan inilah yang menjadi pekerjaan rumah di Kemendag," kata Iendra dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2022).

Iendra menuturkan, saat ini Kemendag tengah mengupayakan supaya distribusi minyak bisa segera sampai di wilayah. Ada pun saat ini, Polri juga turun langsung mengecek jalur distribusi.

"Kemendag merangkul Polri untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan mampetnya distribusi minyak goreng ini. Kami sangat menunggu hasil dari Polri dan jajarannya, supaya keran-keran itu bisa terbuka dan tidak terjadi kelangkaan," tuturnya.

Menurut Iendra, ketersediaan minyak goreng menjelang Ramadan tergantung distribusi dari pemerintah pusat. Bila distribusi berjalan lancar, maka dia memastikan semua daerah di Jabar tidak akan mengalami kelangkaan.

"Arahan dari Kemendag semuanya aman, tinggal sekarang membuka keran-keran itu. Mudah-mudahan bekerja sama dengan Polri keran-keran itu bisa dibuka," cetusnya.

Iendra menerangkan, pihaknya melakukan rapat evaluasi soal kelangkaan migor dalam dua hari sekali. Adapun operasi pasar murah telah dilakukan Pemprov Jabar bersama Kemendag sejak beberapa hari kemarin.

Karena itu, ia berharap ke depannya distribusi minyak goreng bisa segera teratasi. Sehingga tidak ada lagi operasi pasar minyak goreng murah.

"Harapan besarnya adalah, distribusi secara reguler itu sudah berjalan dengan baik. Itu yang sedang terus diupayakan oleh Kemendag," katanya.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.