Kritik Pakar Hukum soal Kasus Dugaan Penipuan Investasi Keluarga Salim di Pekanbaru

Menurutnya, PM telah diatur pula dalam pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jikapun ada PM yang dianggap tidak memenuhi unsur dalam pasal 174 tersebut, harusnya dibuktikan terlebih dahulu. Pembuktian promissory note yang dinilai tidak sah itu, mestinya ditempuh lewat mekanisme keperdataan, bukan lewat hukum pidana.

"Tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai menyerupai simpanan, sehingga melanggar pasal 46(1) UU Perbankan, sebagaimana yang dituduhkan oleh JPU, karena harus dilakukan pengujian lebih dulu melalui sengketa keperdataan, bukan lewat jalur pidana," jelas Suherman.

"Sama halnya, pembatalan perjanjian atau perikatan yang telah dibuat, hanya dapat dibatalkan secara perdata pula karena memang promissory note merupakan bentuk perikatan yang bersifat perdata," tegas pengajar hukum perdata dan arbitrase ini.

Suherman juga menegaskan, persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, kata Suherman, berlaku asas kebebasan berkontrak, asalkan tidak melanggar undang-undang, kebiasaan dan kepatutan.

"Para pihak harus menghormati isi perjanjian yang telah dibuat secara bersama antara para pihak tersebut, jika ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat ditempuh jalur perdata terlebih dahulu," kata Suherman.

Menurut Suherman, janji bunga yang tertuang dalam PM yang mengalami gagal bayar, belum bisa dikategorikan sebagai sebuah peristiwa pidana. Hal tersebut dapat mengacu pada pasal 1767 BW, dimana salah satunya adalah bahwa bunga, yang merupakan unsur yang tercantum dalam perjanjian utang piutang, dapat ditentukan oleh adanya persetujuan dua belah pihak yang membuat perjanjian.

"Dalam hal ini, penerima promissory note mendapat bunga dari apa yang tercantum dalam surat sanggup, bunga yang diperjanjikan dalam surat sanggup tersebut merupakan hal yang lumrah," jelas Suherman.

Suherman menilai sangat aneh apabila JPU menyebutkan karena adanya bunga menyebabkan surat sanggup tersebut menyerupai simpanan, sehingga bisa didakwa melanggar pasal 46(1) UU Perbankan.

"Kejadian penerbitan surat sanggup tersebut dikategorikan perjanjian yang diatur dalam KUHDagang sebagai perbuatan perdata," tegasnya.

Suherman juga mempertegas kalau dalam penanganan PM berdasarkan kesepakatan dan perikatan perjanjian (akta) ketika terjadi wanprestasi (gagal bayar), maka hukum yang tepat adalah melalui ranah hukum perdata.

Sebelumnya, empat petinggi PT Fikasa Grup dituntut hukuman penjara selama 14 tahun. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perbankan yang merugikan nasabah Rp84,9 miliar.

Keempat terdakwa adalah Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT WBN dan Direktur Utama PT TGP, Agung Salim selaku Komisaris Utama PT WBN, Elly Salim Direktur PT WBN dan Komisaris PT TGP, dan Christian Salim selaku Direktur PT TGP.

Tuntutan itu dibacakan JPU Herlina Samosir pada Selasa, 1 Maret 2022. Tuntutan dibacakan kepada majelis hakim yang diketuai Dahlan SH.

Sementara terdakwa Maryani dituntut hukuman 12 tahun penjara. Dia merupakan Marketing Freelance PT Wahana Bersama Nusantara (WBN) dan Direktur Utama PT Tiara Global Propertindo (TGP).

Maryani terbukti bersalah karena turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia (BI) dan atau Otoritas Jasa Keuntungan (OJK).

Para terdakwa bersalah melanggar Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Selain penjara, empat pimpinan PT Fikasa Group dituntut membayar denda masing-masing Rp20 juta subsidair 11 bulan kurungan. Sejumlah barang bukti juga turut dirampas untuk mengganti kerugian yang dialami para saksi korban, sebesar Rp84.916.000.000.

Untuk Maryani, JPU menuntutnya membayar denda sebesar Rp15 miliar. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 8 bulan.