Hakim Vonis Pidana Keluarga Salim, Penasihat Hukum Sebut Bentuk Kriminalisasi

Sementara itu, penasihat hukum lainnya Ade Palti Simamora menjelaskan, pelapor dalam perkara ini telah menerima bunga uang atas perjanjian tersebut. Itu termasuk dalam perjanjian pokok promissory note.

Ade Palti menerangkan, putusan hakim tidak menimbang secara utuh kalau promissory note adalah perjanjian yang telah disepakati bersama. Dia mempertanyakan bagaimana sebuah perjanjiannya dikategorikan sebagai simpanan.

"Apakah dunia bisnis di Indonesia yang mengeluarkan Perjanjian Surat Sanggup (promissory notes) dianggap semuanya melanggar pasal 46 ayat 1 UU Perbankan dan harus dipidanakan?" tanya Ade Palti.

Sebulan lalu, sambung Ade Palti, ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Promisorry Notes Indosterling yang masuk perkara perdata.

"Apalagi dengan terbukti dari adanya penerimaan bunga oleh pelapor, hal ini menunjukkan keanehan dalam keputusan dari Majelis Hakim Pekanbaru, ada apa dibalik keputusan ini," tegas Ade Palti.

Selain itu, tim penasihat hukum juga menilai perhitungan hakim dalam putusan soal jumlah uang pelapor sebesar Rp84,9 miliar tidak tepat. Soalnya, menurut terdakwa jumlah uang pelapor hanya sebesar Rp80 miliar, berdasarkan pencatatan dana yang dibuktikan oleh terdakwa melalui penasihat hukum.

"Jumlah uang pelapor dalam putusan hakim tidak diperhitungkan dengan baik," tegas Ade Palti.

Ia juga menjelaskan soal dilakukannya penggabungan perkara perdata dengan pidana sesuai pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak dilaksanakan sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Padahal, saksi pelapor telah mendaftarkan diri untuk ikut dalam perjanjian perdamaian homologasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, menurut Ade Palti, ini menunjukkan ketidakmampuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengetahui permasalahan perkara perdata ini.

"Apakah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru," ujar Ade Palti

Selain itu, Ade Palti menilai jumlah ganti rugi melebihi yang dituntut para pelapor, seakan memperlihatkan adanya keanehan dalam vonis ini. Ini juga akan menjadi preseden buruk dalam dunia bisnis di Indonesia.

"Kasus ini akan mengguncang dunia bisnis, ketika perkara perdata dipaksakan ke ranah hukum pidana," kata Ade Palti.

Ia menjelaskan kalau kliennya tidak akan berputus asa atas putusan hakim tersebut. Segala upaya hukum akan dilakukan untuk mendapatkan keadilan yang hakiki.

"Kami akan terus memperjuangkan hak hukum klien kami dari kriminalisasi perkara perdata yang telah terjadi karena klien kami telah menempuh upaya perdamaian (homologasi) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2020 lalu," tegas Ade Palti.