Aksi Demo Mahasiswa di Garut Diwarnai Keributan Antar-Mahasiswa, Ada Penyusup?

Bupati Garut Rudy Gunawan didampingi Wakil Ketua DPRD Enan menemui seluruh peserta aksi demo mahasiswa 11 April di depan pintu masuk gedung DPRD Garut. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Aksi demo mahasiswa 11 April yang dilakukan ribuan mahasiswa, mengenai penolakan perpanjangan jabatan presiden 3 periode di Garut, Jawa Barat diwarnai adu jotos antar peserta aksi.

Keributan dipicu ketika salah seorang peserta aksi mempertanyakan ketidakhadiran Ketua DPRD Garut Euis Ida Wartiah untuk menemui peserta aksi karena sakit.

Penjelasan yang disampaikan Enan, sebagai perwakilan pimpinan DPRD itu, langsung dibantah salah seorang peserta aksi yang mempertanyakan bukti medis mengenai ketidakhadiran itu. "Kalau memang tidak hadir tunjukin surat keterangan dokternya," ujar peserta aksi itu.

Sontak pertanyaan itu langsung mematik kemarahan peserta aksi lainnya di tengah sengatan terik panas matahari, hingga menyebabkan adu jotos yang menimbulkan keributan kecil dan saling dorong di antara mereka.

Beruntung pengawalan ketat yang dipimpin langsung Kapolres Garut AKBP Wirdhanto Hadicaksono dan seluruh anggota gabungan TNI-Polri yang disiagakan di lokasi aksi, berhasil meredam pertikaian itu.

"Mohon tenang, kita semua sedang melaksanakan ibadah puasa," ujar Wirdhanto menenangkan peserta aksi hingga kemudian mereda.

Penyampaian aspirasi di depan umum akhirnya dilanjutkan dengan kesediaan Bupati Garut Rudy Gunawan, dan beberapa perwakilan Pimpinan DPRD, menandatangi rekomendasi, memberikan dukungan terhadap tuntutan mahasiswa.

"Saya besok akan mengurus setwan (Sekretarian Dewan) ke DPR RI dan meminta tanda terima sebagai bukti penyampaian aspirasi, untuk kemudian diberikan kepada mahasiswa," kata dia.

Menurutnya, sesuai dengan hasil rapat terbatas (Ratas) yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri terkait di Istana Bogor kemarin, seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan pemilu akan dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang.

"Kami seluruh kepala dareh memiliki kewajiban menyampaikan amatnya jika pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan 14 februari 2024 mendatang," kata dia.

2 dari 2 halaman

Hanya Kesalahan Komunikasi

Dua orang perwakilan mahasiswa tengah menyampaikan aspirasi dalam aksi demo mahasiswa 11 April di depan pintu masuk gedung DPRD Garut. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Koordinator lapangan (Korlap) aksi demo mahasiswa 11 April, Ari Ramdani menyatakan, keributan kecil antar peserta aksi merupakan hal biasa dalam setiap penyampaian aspirasi di depan umum. "Itu hanya miss komunikasi saja," ujar dia.

Menurutnya, aksi demo mahasiswa 11 April yang dilakukan sekitar 2.000 mahasiswa Garut itu, merupakan murni gerakan moral yang dilakukan mahasiswa terhadap persoalan bangsa saat ini.

"Kami dari forum BEM Garut akan tetap mengawal seluruh aspirasi kami hingga pusat sampai dua hari ke depan," dia mengingatkan.

Ada tiga poin tuntutan yang disuarakan seluruh aksi damai perwakilan dari 23 Badan Eksekutif Mahaiswa (BEM) kampus se-Garut itu. Pertama, penolakan perpanjangan jabatan presiden 3 periode.

Kedua, menolak kenaikan harga minyak goreng, BBM dan PPN yang dilakukan pemerintah. Ketiga, menolak rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kalimantan oleh pemerintah pusat.

"Kita datang ke sini hasil kajian sangat mendalam seluruh BEM se-garut, bukan gerakan yang ditumpangi oleh siapapu pun, tanpa adanya campur tangan pihak lain," ujar, Firman Yusuf, Koordinator Pusat BEM Garut menambahkan.

Selain tiga poin tuntutan, seluruh peserta aksi mendesak pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Garut segera merealisasikan peraturan daerah (Perda) Anti Radikalisme dan intoleransi.

"Intinya kami memperjuangkan yang memiliki implikasi (pengaruh) terhadap kehidupan masyarakat Garut," kata dia.

Firman menyatakan, seluruh aksi berjalan dengan lancar meskipun sempat diwarnai beberapa insiden kecil antarmahasiswa peserta aksi.

"Alhamdulillah lancar tidak ada yang jatuh korban, hanya ada sedikit dorongan wajar, namanya juga gerakan mahasiswa," papar dia.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Jambi diwarnai aksi demo dari mahasiswa. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode karena dinilai tidak sesuai konstitusi.