Menelisik Dugaan Praktik Penggadaian Kartu Bantuan Pemerintah ke Rentenir di Garut

Liputan6.com, Garut - Diduga terdesak kebutuhan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Keluarah Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Garut, Jawa Barat sengaja menggadaikan kartu PKH atau Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada "bank emok" atau rentenir.

Sontak rencana pemerintah memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para KPM kandas dengan sendirinya, akibat jeratan bunga yang terbilang besar dari para rentenir ini.

"Sudah lama bukan rahasia umum, cuma memang sekarang lagi ramai saja ada pembagian BLT minyak goreng, jadi seolah-olah mereka tidak mendapatkan bantuan, padahal sudah digadaikan," ujar salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, Senin (18/4/2022).

Menurutnya, fenomena gadai kartu kombo istilah lain kartu PKH dan BPNT sudah berlangsung lama, tetapi mereka enggan membukanya ke publik dengan alasan, kekhawatiran program ini dihentikan.

"Para agen juga sudah mengetahui, tapi tentunya tidak akan ada yang mengakui," ujar sumber tadi.

Dalam praktiknya, para KPM sengaja menggadaikan kartu PKH dan BPNT kepada rentenir, dengan perjanjian pinjaman akan dibayarkan saat pencairan program berlangsung.

"Misalnya nih BPNT tiap tiga bulan Rp 600 ribu, nah mereka biasanya pinjam Rp 400 ribu, yang Rp 200 ribunya untuk satu bulan hitung-hitung bunga," kata dia.

Walhasil, saat pencairan program berlangsung mereka hanya gigit jari, sementara suntikan bantuan yang diberikan pemerintah sudah dinikmati para lintah darat.

Lurah Kota Kulon Dede Natsir mengakui sudah lama mendapatkan informasi mengenai gadai kartu PKH dan BPNT itu, meskipun secara aturan praktik tersebut tidak diperbolehkan.

"Yang menggadaikan dan yang menerima gadaian itu tidak dibenarkan itu salah, tidak diperbolehkan," kata dia.