Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia Tolak Permen Ukom, Apa Itu?

Ketiga, meskipun Permen Ukom mengalihkan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan kepada Komite Nasional Uji Kompetensi, namun tanggung jawab penerbitan Sertifikat Kompetensi tetap berada pada perguruan tinggi.

Menurut Budi, sebagai akibat pengambilalihan kewenangan tersebut, perguruan tinggi tidak lagi memiliki andil dalam penentuan kriteria, standar, dan keluaran dari uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan.

“Perguruan tinggi hanya berperan sebatas “tukang stempel” sertifikat karena tidak lagi memiliki fungsi quality control,” ucapnya.

Keempat, Permen Ukom dianggap bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

UU Sisdiknas telah mengatur bahwa kewenangan menentukan syarat kelulusan sepenuhnya berada pada perguruan tinggi.  Sementara, Permen Ukom justru menjadi penghambat bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan perintah undang-undang.

Kelima, uji kompetensi sebagai syarat kelulusan mahasiswa dan syarat perolehan gelar akademik adalah keliru secara filosfis dan secara fungsional tidak tepat sasaran.

“Uji kompetensi sejatinya diperlukan sebagai acuan standar kemampuan calon tenaga kesehatan ketika berpraktik,” tuturnya.

Artinya, uji kompetensi seharusnya ditujukan kepada lulusan kampus atau jurusan bidang kesehatan yang memang akan berpraktik sebagai tenaga kesehatan.

Keenam, hasil dari uji kompetensi dengan metode computer based test (CBT), seperti yang diatur dalam Permen Ukom hanya dapat memberikan gambaran dimensi pengetahuan (knowledge) calon tenaga kesehatan. Namun tidak dapat dijadikan acuan untuk menilai kompetensi calon tenaga kesehatan secara utuh.

Ketujuh, Permen Ukom mengatur biaya ujian kompetensi merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, pengelolaan biaya ujian tersebut tidak mengikuti skema pengelolaan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP.

Pengelolaan biaya uji kompetensi sesuai Permen Ukom justru dilakukan Pejabat Pengelola Keuangan yang ditunjuk langsung oleh Mendikbudristek melalui Keputusan Menteri yang saat ini dipegang oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan Universitas Jember (sebelumnya dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan Universitas Brawijaya).