Menyoroti Calon Penjabat Bupati Kampar dari Luar Rekomendasi Gubernur Riau

Terkait penunjukan pusat, tambah Saiman, hal itu merujuk pertimbangan keadaan strategis nasional. Namun, yang jadi catatan, jika penjabat itu dari daerah harus ada usulan dari gubernur.

"Perlu dicatat itu adalah ASN pusat, bukan ASN provinsi karena ASN Provinsi sudah diatur diusulkan gubernur, kemudian berkembang Pak Gubernur lemah ketika berhadapan dengan pusat, ini sebenarnya gubernur sudah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku," kata Saiman.

Saiman menarik pengalaman sejumlah penjabat pada kekosongan jelang Pilkada Serentak 2020 lalu. Seluruh penjabat yang ditunjuk merupakan usulan gubernur.

"Kita lihatlah 2019 lalu itu yang diusulkan tidak ada yang ditikung. Kalau sudah begini, ini menunjukkan ke arah pertarungan politik 2024. Kecuali gubernur tidak ada mengusulkan, itu okelah Kemendagri memasukkan nama baru. Tetapi ini kan diusulkan, kenapa tidak satu pun yang diterima pusat," kata Dosen FISIP Unri tersebut.

Saiman menyoroti Kamsol yang akan ditunjuk sebagai Pj Bupati Kampar. Sebab, saat ini Kamsol adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang membantu kerja Gubernur Syamsuar.

"Dari sisi lain, Kamsol itu juga anak buah gubernur. Seharusnya taat dengan Pak Gubernur, ini juga saya lihat sudah mulai ada gerakan penolakan dari Kampar. Otonomi daerah mengatur supaya tertib. Tetapi ini malah keluar dan mereka jalan sendiri (tanpa komando gubernur)," kata Saiman.

Sementara, pengamat Hukum Tata Negara Universitas Riau, Mexsasai Indra menilai ada aspek dasar yang harus dipenuhi dalam penunjukan tersebut. Termasuk soal tak ditunjuknya nama yang diusulkan oleh gubernur.

"Usulan nama itu berbeda ya. Jadi itu harus dilihat aspek dasarnya seperti apa, kalau boleh itu juga harus dijelaskan seperti apa bolehnya. Sekarang masuk tidak alasan penunjukan itu dalam aspek strategis nasional. Kepentingan pemerintah pusat harus dijelaskan juga seperti apa," katanya.

Dekan Fakultas Hukum tersebut menilai gubernur pasti paham betul dengan nama-nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Kampar. Sehingga, Kemendagri seharusnya mempertimbangkan usulan Gubernur Riau.

"Yang tahu usulan itu gubernur. Tentu yang diusulkan itu yang punya kemampuan atau kecuali nama-nama yang diusulkan itu bertentangan Undang-Undang. Kecuali Pak Gubernur tidak mengusulkan, tetapi dalam kasus ini kan diusulkan," kata Mexsasai.

Simak video pilihan berikut ini: