HEADLINE: Banjir Rob Menggila di Pesisir Utara Jateng, Fenomena dan Penyebabnya?

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi pasang surut, kondisi banjir pesisir (rob) di sebagian utara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, masih dapat berlangsung hingga Rabu 25 Mei 2022.

"Banjir pesisir mulai terjadi sejak tanggal 14 Mei 2022, potensi banjir pesisir ini dapat terjadi hingga 25 Mei 2022," kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Eko mengklaim, sejak 13 Mei 2022, pihak BMKG telah merilis informasi potensi banjir pesisir di beberapa wilayah Indonesia bersamaan adanya fase bulan purnama dan kondisi Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi).

Ia menyebutkan, kondisi banjir pesisir berpotensi terjadi di pesisir Pantai Tegal, Wonokerto-Pekalongan, Pantai Sari-Pekalongan, Pantai Batang, Pantai Tawang Kendal. Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jalan Raya Genuk Semarang-Demak, Pantai Karang tengah Demak, Pantai Rembang, dan pesisir Jawa Timur.

"Selain faktor curah hujan di beberapa wilayah, gelombang tinggi di Laut Jawa yang mencapai 1,25-2,5 meter juga memberikan dampak terhadap peningkatan banjir rob di wilayah tersebut," katanya.

Eko menjelaskan, ketinggian banjir pesisir Pulau Jawa berbeda di tiap wilayah. Namun demikian, kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

Senada dengan itu, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Retno Widyaningsih juga mengatakan, banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jateng menjadi sangat dahsyat karena dibarengi gelombang tinggi. Hal itu biasa terjadi akibat siklus akhir bulan setelah purnama dan bumi dengan bulan dalam posisi terdekat yang membuat air menjadi pasang. 

Sementara itu, Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang Ganis Erutjahjo menambahkan, tinggi gelombang di wilayah Pantura Jateng sampai Laut Utara Jateng pada tiga hari ke depan berkisar 125-200 cm.

"Gelombang tinggi tersebut mendorong air laut melimpas ke daratan sehingga pada saat titik puncak pasang yang ditambah dorongan air laut otomatis menambah ketinggian dari air pasang yang berimbas pada luasnya area terdampak saat ini," ujarnya.

Lalu bagaimana dengan pesisir selatan Jawa? Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan, saat ini fase Perigee di pesisir selatan telah lewat sehingga tak terjadi potensi rob, seperti yang terjadi antara 14-20 Mei 2022 lalu.

Kondisi ini berbeda dari wilayah Pantura, seperti Semarang dan Pekalongan yang pada Senin (23/5/2022) mengalami puncak Perigee dan ketinggian gelombang laut maksimal sehingga menyebabkan rob di pesisir utara.

"Ya beda lintang bujurnya. Yang memengaruhi pasang surut itu kan lintang bujur, kemudian, pengaruh gelombang tingginya juga pengaruh. Perigee-nya memang sama-sama ya, tetapi lintang-bujurnya sudah berbeda," kata Teguh menjelaskan.

Meski sama-sama mengalami Perigee, akan tetapi posisi lintang-bujur sebuah wilayah akan menyebabkan perbedaan waktu puncak rob dan ketinggian gelombang. Kondisi ini juga diperparah oleh faktor lainnya, seperti cuaca dan ketinggian gelombang air laut.

"Ketinggian gelombangnya juga berbeda. Sehingga masing-masing wilayah itu memiliki tanggal dan kejadian yang berbeda," katanya.

Namun begitu, Teguh juga mengingatkan fenomena Perigee di pesisir selatan akan kembali terjadi pada Juni mendatang. Diperkirakan puncak perigee yang berpotensi rob bakal terjadi pada 9 Juni 2022.

Meski tak berpotensi pasang air laut atau rob, masyarakat yang beraktivitas di pesisir selatan diminta untuk tetap waspada saat beraktivitas di perairan. Pasalnya, saat ini, gelombang tinggi sedang terjadi dengan prediksi puncak antara 4-6 meter di lepas pantai.

Kondisi ini berbahaya untuk seluruh jenis pelayaran dan juga berbahaya untuk aktivitas di pinggir pantai.

Lalu benarkah, banjir rob dahsyat yang sebelumnya tidak pernah terjadi di pesisir utara Pulau Jawa itu hanya disebabkan faktor tunggal: siklus fase bulan setelah purnama? 

Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jawa Tengah Iqbal Alma, buru-buru menampik pernyataan yang menyebut, penyebab banjir rob di pesisir utara Jateng hanya karena faktor alam saja. Saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (24/5/2022), Iqbal mengatakan, wilayah pesisir Semarang memang sejak dulu menjadi langganan banjir rob. Namun, katanya, belakangan banjir rob yang terjadi seperti 'diundang' oleh para pemangku kebijakan.

"Rob yang terjadi bukanlah suatu kiriman Tuhan yang terjadi begitu saja atau tiba-tiba. Bencana ini lahir dari proses panjang eksploitasi manusia terhadap lingkungannya," katanya.

Iqbal merasa heran dengan kebijakan pembangunan yang digaungkan pemerintah, sudah tahu rob terus terjadi setiap tahun, tapi pembangunan industri di wilayah pesisir tetap saja dilakukan.

Catatan Walhi Jateng menyebut, di pesisir Jawa Tengah terdapat beberapa kawasan industri baru maupun perluasan kawasan industri, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Kawasan Industri Terpadu Batang, Jatengland Industrial Park Sayung, Kawasan Industri Wijayakusuma, dan masih banyak lainnya. Selain juga pembangunan sarana infrastruktur yang masif dilakukan hingga hari ini, seperti pembangunan tol tanggul laut Semarang - Demak dan pemanfaatan ruang laut terhadap pembangunan jalan tol Semarangan Harbour (Semarang–Kendal).

"Pembangunan-pembangunan inilah yang kemudian menyebabkan kerusakan sosial-ekologis di wilayah pesisir. Banyak terjadi perubahan landscape wilayah pesisir juga ekosistemnya yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan," ungkap Iqbal.

Belum lagi persoalan kondisi tanah, yang di beberapa wilayah di pesisir utara Jateng adalah tanah sedimen dan tanah lunak. Jika kondisi tersebut diberi beban berat bangunan di wilayahnya, hal ini tentu menjadi penyebab penurunan muka air tanah. Apalagi penggunaan air tanah yang berlebihan. 

"Bencana jebolnya tanggul karena rob ini tidak bisa dilihat hanya dengan kacamata perubahan intensitas rob karena musim atau penanggalan bulan purnama. Lebih jauh dari itu, ini adalah sebuah bencana yang dibuat oleh manusia," lanjut Iqbal.

Meskipun dirinya setuju rob merupakan dampak perubahan iklim, tetapi rob di pesisir utara diperparah dengan ekstrasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan land subsidence. Kesombongan menyelesaikan masalah rob melalui infrastruktur juga malah menimbulkan masalah selanjutnya. 

"Tahun 2019 keluar perda kawasan ekosistem essensial yang menyebutkan sebagian besar mangrove pesisir utara kritis. Eh, kemarin malah ada rencana relokasi mangrove seluas 46 hektar, dampak dari pembangunan tol tanggul laut Semarang-Demak," kata Iqbal.

Dalam pandangan Iqbal, paradigma antroposentrisme yang masih dominan digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam—yang dilancarkan dengan berbagai macam kebijakan dan pembangunan, telah mengabaikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan lingkungan, termasuk terjadi banjir rob, adalah bagian dari kekeliruan cara pandang manusia dalam memosisikan diri dengan alam.

"Hal ini diperparah dengan paham kapitalistik-neoliberal yang turut menjadi sebab kerusakan lingkungan di banyak tempat di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat cenderung bercorak eksploitatif dan mengabaikan kerusakan-kerusakan lingkungan yang dihasilkan," katanya.

Dirinya juga menyebut, demi menekan pengeluaran guna menciptakan keuntungan, ongkos-ongkos kerusakan yang diciptakan dari pembangunan tidak pernah terpikirkan. Lagi-lagi masyarakat paling bawah yang menjadi korban, merekalah yang paing rentan karena berhadapan langsung dengan dampak alam akibat perubahan iklim.

Jangan menutup mata, dampak akibat perubahan iklim sudah terjadi di depan mata, bahkan dampaknya makin banyak dirasakan belakangan ini, mulai dari hujan es, anomali cuaca, hingga naiknya suhu bumi. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti berkurangnya kualitas dan kuantitas air, perubahan habitat, berkurangnya kualitas hutan, meningkatnya wabah penyakit, lahan pertanian makin berkurang, dan tenggelamnya wilayah pesisir.

Kini membangun 'ekonomi hijau' di Indonesia bukan sebuah utopia yang kejauhan, ini merupakan keniscayaan yang urgen dilakukan dan tidak ada pilihan lain. Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Tata Mustasya, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (24/5/2022), secara sektoral Indonesia harus memulai ekonomu hijau dengan transisi energi yang merupakan sumber utama kerusakan lingkungan dan krisis iklim.

"Kita harus beralih dari energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, ke energi bersih dan terbarukan seperti energi matahari," katanya. 

Dirinya mewanti-wanti, dalam setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah, eksternalitas negatif dalam bentuk kerusakan lingkungan harus dihitung kerugiannya. Untuk itu penerapan pajak karbon terhadap PLTU batu bara harus segera direalisasikan. "Sebaliknya, insentif harus diberikan kepada sektor2 bersih seperti PLTS," ungkap Tata.

Dalam praktiknya, kata Tata, ekonomi hijau memerlukan kolaborasi yang apik berbagai pemangku kepentingan, mulai dari ahli ekonomi, ahli iklim, ahli energi, asosiasi, ormas sipil, hingga organisasi mahasiswa. Dan ini harus segera dimulai untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis iklim dan kerusakan lingkungan.

"Padahal transisi hijau menawarkan peluang juga yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Secara gobal, World Economic Forum menyebutkan terdapat peluang bisnis sebesar sekitar 10 triliun Dolar AS dan 395 juta lapangan kerja baru dari sini," katanya.

Atas dasar itulah muncul gerakan Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K-TEH). Dikutip dari laman Greenpeace, koalisi ini telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk mendorong perubahan strategis sektor perekonomianIndonesia, agar mengedepankan praktik keberlanjutan dengan mengutamakan masa depan manusia dan alam. 

Pasalnya, melihat berbagai fakta yang ada, Indonesia masih belum bergerak secara masif menuju ekonomi sirkular. Menuju perhelatan G20 yang akan berlangsung tahun ini di Indonesia, pemerintah seharusnya bisa menunjukkan keberpihakan pada aspek keberlanjutan dengan mengutamakan usaha-usaha mandiri, ketimbang menunggu kucuran bantuan internasional.

Berikut 5 pernyataan sikap Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K-TEH) terkait transisi ke 'ekonomi hijau' sebagai solusi memitigasi krisis iklim yang belakangan masif terjadi di Indonesia:

1. Menuntut pemerintah untuk melakukan reorientasi dan realokasi anggaran dan belanja publik, termasuk pendanaan BUMN.

2. Mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan-peraturan yang berpihak pada eksploitasi alam (ekstraktivisme) yang tidak berkelanjutan dan menerapkan kebijakan yang mendukung transisi hijau di lima sektor prioritas (energi dan transportasi, konsumsi berkelanjutan dan manufaktur, agrikultur berkelanjutan dan maritim, kehutanan dan penggunaan lahan, dan pembiayaan pembangunan rendah karbon).

3. Mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi transisi menuju energi bersih dan terbarukan serta mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE), serta menuntut pemerintah untuk mendesak negara maju mencapai NZE sebelum 2050.

4. Meminta dunia usaha untuk menjalankan praktik usaha yang ramah lingkungan, mengakselerasi transisi menuju model produksi yang rendah karbon, rendah polusi dan mengimplementasikan extended producer responsibility (EPR), serta merancang rantai pasok yang sirkular untuk memastikan keekonomian pemanfatan kembali produk yang sudah selesai masa pakainya.

5. Mengajak masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, akademisi, dan tokoh agama, dan media masa berkolaborasi untuk meningkatkan dan mengajak komunitasnya menjalankan pola hidup konsumsi berkelanjutan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengedepankan sains dan menolak fake news.