Masih di Bawah Aceh, Ketua KI Harap Keterbukaan Informasi Publik di Riau Meningkat

Di sisi lain, Donny menyebut Riau masih di bawah Aceh di Pulau Sumatera karena faktor komisi informasi kabupaten dan kota di Aceh sudah terbentuk. Dengan demikian, beban keterbukaan informasi tidak hanya ada di komisi informasi provinsi.

Melalui FGD ini, tambah Donny, peluang pembentukan komisi informasi di kabupaten dan kota di Riau bisa didiskusikan.

"Apakah nanti perlu pemekaran di kabupaten kota? Harus dikoordinasikan dulu dengan pemerintah daerah," jelas Donny.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Zufra Irwan menyebut kedepannya akan berusaha memaksimalkan dan mensinkronkan program yang ditetapkan pusat.

Khusus IKIP, tambah Zufra, bersama komisioner lainnya akan meningkatkan sosialisasi, pendampingan ke masyarakat termasuk badan publik.

"Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan apa fungsi keterbukaan informasi," jelas Zufra.

Zufra mengatakan, penguatan kelembagaan sangat penting dalam keterbukaan informasi publik. Peluang pembentukan komisi informasi kabupaten terbuka sebagai bentuk penguatan.

"Kalau terbentuk di kabupaten yang strategis, tentu hasilnya akan maksimal," kata Zufra.

Sesuai dengan target nasional, Zufra mengingatkan pemerintah daerah ataupun lembaga agar lebih informatif dan keterbukaan lebih baik.

Saat ini, tambah Zufra, tidak ada perlu lagi yang ditutupi. Pihaknya akan lebih rajin lagi edukasi hingga ke tingkat paling bawah tentang pentingnya keterbukaan informasi. Tidak hanya indeks tapi juga manfaat keterbukaan.

"Kalau tidak ingin tertangkap lagi, kalau tak ingin OTT lagi, harus terbuka, khusus aparatur, karena peluang masuk penjara atau pelanggaran hukum itu terjadi karena ketertutupan," terangnya.

"Saya yakin orang gak berani transparan tingkat kejujurannya diragukan," tegas Zufra.