Liputan6.com, Medan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan frontage road di sepanjang jalur kereta api lintas Bandartinggi-Kuala Tanjung, Sumatera Utara (Sumut).
Tenaga Ahli Utama KSP, Helson Siagian mengatakan, percepatan pembangunan frontage road sangat diperlukan agar jalur kereta api Bandartinggi-Kuala Tanjung bisa segera dioperasikan.
Baca Juga
"Pembangunan frontage road ini satu bagian dari Proyek Strategis Nasional. Kalau itu tidak cepat diselesaikan, pengoperasian jalur Bandartinggi-Kuala Tanjung juga ikut terhambat," kata Helson, dalam rapat koordinasi bersama Ditjen Perekeretaapian Kemenhub, Kemenko Marves, LMAN, BPKP, ATR/BPN, dan Pemda Sumut, di Medan, Sabtu (4/6/2022).
Advertisement
Diterangkan Helson, pembangunan dan pengoperasian jalur kereta api Bandartinggi-Kuala Tanjung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dan program kerja Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan infrastruktur.
Jalur yang menjadi jaringan Kereta Api Trans Sumatera ini akan mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menuju Pelabuhan Kuala Tanjung.
"Jika ini bisa segera dioperasikan, investasi akan masuk dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut. Mudah-mudahan percepatan-percepatan luar biasa yang telah disepakati dalam rapat ini dapat terwujud, dan kita ingin dengar bersama-sama progresnya yang signifikan," tegas Helson.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Urgensi Pembangunan
Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulmafendi mengungkapkan urgensi pembangunan frontage road atau jalan kolektor pada jalur kereta api Bandartinggi-Kuala Tanjung.
"Dengan adanya frontage road tidak ada lagi perlintasan sebidang yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat," ucapnya.
Pengadaan lahan untuk pembangunan frontage road di jalur kereta api Bandartinggi-Kuala Tanjung di beberapa lokasi menggunakan tanah milik BUMN, yakni PT Inalum.
Dalam rapat, PT Inalum menyatakan siap untuk melakukan proses administrasi lahan yang sudah dievaluasi, dan sepakat menerima nilai kompensasi sebesar Rp 15,7 miliar.
Advertisement
Melibatkan Masyarakat
Sementara untuk pengadaan tanah yang melibatkan lahan masyarakat, pemerintah daerah setempat diharapkan segera berkomunikasi dengan para pemilik lahan.
"Kami berharap persoalan pengadaan tanah ini hendaknya dapat dikomunikasikan lebih baik agar proyek dapat segera dituntaskan,” kata Ketua Tim Percepatan PSN Sumatera Utara, Agus Tripriyono.
Usai mengikuti rapat koordinasi, Tenaga Ahli Utama KSP, Nelson Siagian, langsung menuju lokasi pembanguna frontage road, untuk memastikan kesiapan lahan.
Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas
Sebelumnya, PT Perkebunan Nusantara III bersinergi dengan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada di Terminal Multipurpose Kuala Tanjung, Sumut dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU pada Sabtu, 8 Januari 2022, oleh Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Abdul Ghani, Direktur Strategi Pelindo, Prasetyo, dan Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, disaksikan langsung Menteri BUMN, Erick Thohir di Kantor PT Prima Multi Terminal, Kuala Tanjung.
Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan, Kuala Tanjung adalah pelabuhan terbaik dan merupakan potensi yang luar biasa tetapi selama ini belum dimaksimalkan dengan baik.
"Kami mendorong kerjasama antara PTPN, Pelindo dan KAI membangun bagaimana kereta barang langsung tembus dari KEK Sei Mangkei ke Kuala Tanjung dan membuat lebih besar lagi serta menjadi bagian lapangan kerja yang sangat maksimal untuk warga Sumatera Utara," jelas Erick.
Ruang lingkup kerja sama ini adalah optimalisasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan sinkronisasi rencana pengembangan jalur kereta api dengan klaster industri.
Langkah ini diharapkan dapat menjadikan terminal multipurpose Kuala Tanjung sebagai pelabuhan muat dan atau pelabuhan tujuan dalam distribusi logistik, bahan baku, hasil produksi KEK Sei Mangkei dan hasil perkebunan PTPN Group dengan mengoptimalkan penggunaan kereta api milik KAI.
"Indonesia itu harus memiliki ekosistem sendiri, yaitu dengan bekerja sama dengan swasta, UMKM dan pihak lain. Saya setuju dengan adanya pengintegrasian kawasan pelabuhan dan kawasan industri, yang didukung oleh kereta api dan juga produk-produk yang dimiliki BUMN maupun pihak swasta. Semua pihak bersinergi untuk membangun kawasannya masing-masing. Jadi, saya berharap, ekosistem yang sedang kita bangun sekarang dapat menjadi penyeimbang ekonomi Indonesia," tambah dia.
Advertisement