Terdakwa Korupsi KMP Sumut I dan II Kembalikan Uang Kerugian Negara Rp 200 Juta

Andi mengungkapkan, perkara ini terjadi sejak Desember 2019 hingga Maret 2020. Terdakwa MS saat itu menjabat sebagai Kepala Unit KMP Sumut I dan II, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumut, tidak melakukan penyetoran hasil penjualan tiket kapal.

"Terdakwa tidak menyetor hasil penjualan tiket kapal ke rekening milik PT PPSU di Bank Sumut," ungkapnya.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa MS menimbulkan selisih uang penyetoran hasil penjualan tiket PT PPSU. KMP Sumut I dan II beroperasi melayani penyeberangan Pelabuhan Simanindo-Tigaras.

Kajari Samosir, Andi Adikawira Putera mengatakan, terdakwa MS didakwa telah melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) , (3) Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk pengembalian kerugian uang negara, sementara dititipkan di Rekening Penitipan Lainnya atau RPL atas nama Kejaksaan Negeri Samosir di Bank Mandiri sampai perkara ini telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht," tandasnya.