Cerita 'Blandong' Blora, Ironi Nasib Terseok-seok di 'Surga' Jati Dunia

Usulan yang disampaikannya itu tidak membuahkan hasil dan malahan selanjutnya diusir oleh pihak Perhutani. Dirinya tidak mengira jika mengalami nasib seperti itu, padahal dirinya mengaku jujur apa adanya sesuai yang dilakukannya dalam menjalani pekerjaan sebagai tukang blandong.

"Sak urunge urung diwenei ngerti, nek sak urunge diwenei ngerti ya aq tidak usul, (sebelumnya tidak dikasih tahu, kalau sebelumnya dikasih tahu ya saya tidak usul)," ucap Sutarman.

Ia membeberkan selain mendapat upah yang dianggap tidak layak, dia masih mendapat ceperan yang bisa dibagi bersama-sama dengan para pekerja lainnya yaitu berupa kayu rencekan alias ranting tebangan.

Menurutnya, upah yang diberikan untuk para blandong dari pihak Perhutani biasanya saat masih lancar diberikan dua minggu sekali. Namun, beberapa waktu terakhir dianggap sudah tidak pasti lagi.

"Kadang sebulan baru bayaran, kadang 20 hari baru bayaran. Tidak ada waktu setengah bulan bayaran, sudah tidak ada sekarang," terang Sutarman.

Lebih lanjut, diakuinya, pada saat mengikuti jobs training tebang, pihak Perhutani mengatakan akan memberikan APD. Namun, realisasinya ternyata jauh dari ekspektasi yang diharapkan.

"Waktu ada jobs training, pihak Perhutani bilang itu semua ada kan gitu, terutama kaca mata, masker, helm, dan lain-lain bilang dikasih, lha ternyata tidak ada," katanya.

Rasa penasaran mendorong Liputan6.com mengunjungi lokasi penebangan kayu hutan di salah satu wilayah KPH Blora secara langsung pada Sabtu (11/6/2022). Kondisi di lapangan, terlihat para pekerja blandong dan sejumlah petugas dari pihak Perhutani tampak panik hingga mendatangi awak media yang datang ke lokasi penebangan.

Aktivitas mereka tampak jelas kurang nyaman ketika didatangi. Bahkan, petugas Perhutani sempat melarang awak media ini untuk menggali informasi lebih jauh di lokasi penebangan. Kemudian, pihak perusahaan menyarankan agar mendalami informasi lewat KPH Blora lantaran mereka tidak berani menjawab pertanyaan awak media.

Untuk diketahui, kondisi saat ini di Kabupaten Blora kerap didapati informasi tentang banyaknya kayu tebangan hutan yang diperjualbelikan tanpa disertai dokumen yang sah.

Terpisah, Administratur Perhutani KPH Blora, Agus Widodo, saat dikonfirmasi menganggap bahwa terkait banyaknya peredaran kayu yang disinyalir dari tebangan Perhutani tanpa disertai dokumen yang sah adalah isu yang memang benar adanya.

Ia mengaku pernah turun ke lapangan memakai kendaraan bermotor untuk melakukan penyelidikan. Perhutani sendiri tidak bisa apa-apa, jika tidak ada bukti yang kuat untuk melakukan tindakan lebih lanjut lantaran wilayah Perhutani di Blora luasnya terbagi menjadi sejumlah kesatuan.

"Pernah ada juga muncul video begini, di Blora hutannya besar. Ternyata setelah ditelusuri itu Blora yang masuk wilayah Ngawi. Jadi kalau itu belum ada bukti, saya anggap masukan saja lho ya," kata Agus Widodo, saat ditemui Liputan6.com di ruang kantornya KPH Blora, Senin (13/6/2022).

Menurutnya, setiap kayu tebangan dari KPH Blora terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas disertai dokumen sah. Apabila di lapangan didapati ada kejanggalan, maka hal tersebut dianggapnya sebatas persepsi saja.

"Ketika saya konfirmasi ke anak buah ya tidak begitu biasanya," terang Agus.

Dalam kesempatan ini, Agus mengatakan bahwa Perhutani KPH Blora dalam memberikan penjelasan kepada wartawan ketika ada temuan kejanggalan, hanya satu pintu, yakni melalui pimpinan. 

Termasuk memberikan penjelasan tentang cerita yang diketahui wartawan mengenai upah tenaga blandong yang tidak layak, ketidaktersediaan APD, cara blandong mendapatkan ceperan alias sampingan, dan adanya blandong yang mengaku sempat dimarahin pihak Perhutani ketika terlalu jujur di hadapan wartawan.

Terkait adanya petugas yang kondisi di lapangan tidak mengerti peran wartawan, pucuk pimpinan KPH Blora ini berkomitmen akan melakukan pembinaan. Baginya, wartawan dianggap adalah mitra kerja Perhutani.

"Mungkin karena belum kenal saja, kalau sudah kenal pastinya tidak. Untuk pemecatan petugas bukan kewenangan kami, tapi nantinya ini akan kita lakukan pembinaan," kata Agus, yang juga menuturkan bahwa informasi tersebut dianggapnya tidak semuanya benar.

"Kami mohon maaf jika di lapangan terjadi seperti itu," dia menandaskan.