Mantan Wamenkumham Soroti Maraknya Mafia Hukum di Kalsel

Pembacaan Gugatan Sengketa Pilpres — Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana bersiap membacakan materi gugatan dari pasangan 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (Lputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, menyoroti masih kuatnya pengaruh mafia hukum di lembaga-lembaga penegak hukum di tanah air. Para mafia hukum dinilainya, bisa dengan leluasa mengatur keputusan penegak hukum.

Di Indonesia sendiri, kata Denny Indrayana, Kalimantan Selatan (Kalsel) bisa jadi contoh daerah dengan potret persoalan mafia hukum, yang kasat mata terjadi sehari-hari.

Menurutnya, Kalsel seolah menjadi daerah yang subur praktik mafia hukum. Akibatnya, bisnis menjadi stagnan padahal potensi daerahnya sangat banyak.

Hal tersebut disampaikannya, saat menjadi pemateri dalam diskusi ‘Indonesian Young Leaders Forum’ di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

"Jadi mafia hukum ini masih ada, masih kuat dan masih belum tuntas. Kalsel adalah potret bahwa kita punya persoalan mafia hukum yang sangat telanjang. Yang menyebabkan dunia bisnis akhirnya tidak bisa bergerak, kalau tidak berpilin (bersekongkol) dengan backing-backing dari aparat,” ucapnya, saat ditulis Senin (13/6/2022).

Denny mengatakan, hal tersebut menjadi persoalan yang harus dituntaskan dan diakuinya tidak akan mudah terealisasi. Praktik mafia hukum di Kalsel, disorotinya terjadi pada semua sektor usaha. Paling anyar adalah sektor batubara. Denny mengungkapkan, setiap hari menerima laporan tentang praktik penambangan ilegal di Kalsel.

Seperti contoh, lokasi tambang batubara dulunya adalah kawasan hutan hijau. Dia bahkan setiap hari mendapatkan pesan instan Whatsapp dari warga di Kalsel, tentang tentang illegal mining, tentang tanah yang diserobot hampir tiap hari.

“Yang namanya illegal mining itu merampok di siang bolong, di depan mata yang punya izin. Punya lahan tiba-tiba ada orang masuk dengan alat-alat beratnya merampok dan tidak ditangkap. Kenapa, karena mafia hukum, yang merampok sudah nyetor kepada oknum-oknum aparat penegak hukum," ujarnya.

Dia juga menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurut dia tengah berada pada masa-masa kelumpuhannya.

Sementara itu, Yuston, salah satu peserta Indonesian Young Leaders Forum asal NTT mengaku khawatir dengan praktik mafia hukum di Indonesia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat tersangka mafia minyak goreng atau kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Yang membuat miris, salah sat...

2 dari 2 halaman

Ketum HIPMI

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming menyebut Erick Thohir bisa jadi contoh bagi kader HIPMI dalam Peringatan HUT ke-50 Tahun HIPMI, Jumat (10/6/2022).

Dia mensinyalir praktik mafia hukum itu, telah banyak memakan korban. Salah satunya dialami Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming.

"Saat ini saya mencermati kondisi di media sosial kita, Ketua umum kami sedang difitnah. Ketua umum kami sedang diusahakan untuk dikriminalisasi," ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah telah meminta kepada HIPMI untuk membantu pemerintah dan meningkatkan jumlah pengusaha muda di Indonesia. Pada saat HIPMI sedang menjalankan itu, Ketua Umum HIPMI justru mengalami upaya kriminalisasi.

"Kami diminta harus melakukan upaya peningkatan jumlah pengusaha muda dan ini sedang dikerjakan, jangan sampai ini dihentikan, jangan sampai ini dibunuh,” katanya.

“Kalau pimpinan kami dibunuh (dikriminalisasi), kami semua akan mundur untuk membantu bangsa ini. Ini penting. Jangan sampai kita kalah menghadapi mafia hukum,” ucapnya.