Gubernur Minta Semua Pihak Satu Gerakan Cegah Penyebaran PMK di Sulbar

Liputan6.com, Mamuju - Sulawesi Barat masuk dalam zone hijau penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak. Meski belum menemukan kasus, penyebaran virus PMK patut diwaspadai dengan melakukan pencegahan dan pengawasan yang ketat.

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan, komitmen penuh semua pihak dibutuhkan untuk bergerak cepat melakukan pencegahan dan pengawasan penyebaran PMK. Menurutnya, saat ini sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Barat masih bergerak tanpa koordinasi.

"Berterima kasih kepada kepolisian dan TNI yang memiliki spirit komando. Kita pemerintah daerah harus introspeksi, karena semua masih bergerak sendiri-sendiri," kata Akmal saat rakor bersama di Mamuju, Sabtu (16/07/22).

Akmal menerangkan, kebijakan desentralisasi yang diterapkan pemerintah pusat masih memiliki sejumlah kegagalan. Sebab, pemerintah daerah masih bekerja sendiri, seharusnya ada gerakan bersama yang simultan, serentak dan kompak.

"Yang harus dipahami, salah satunya kita masih lemah ketika menghadapi fenomena global, seperti pandemi yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral," terang Akmal.

Karena itu, Akmal meminta semua pihak baik pemerintah kabupaten dan instansi vertikal untuk bekerja secara bersama-sama. Dia menginginkan ada koordinasi yang dibangun tidak hanya saat rakor PMK, tapi dibuktikan dalam bentuk nyata dengan kolaborasi.

"Kita akan melakukan berbagai langkah, kita ingin pemda dan instansi vertikal satu gerakan dan kuncinya ada di pimpinan. Itu sudah saya coba tetapi jangan sampai diatas baik, dibawah tidak jalan," tegas Akmal.

Sedangkan, Kepala Karantina Pertanian Mamuju, Agus Karyono mengatakan, dalam rakor ini ada agenda penting untuk menyatukan persepsi sekaligus mensosialisasikan kewaspadaan terkait PMK. Sebab, jika PMK tidak diantisipasi akan merugikan dari segi ekonomi.

"PMK pada hewan merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan cepat menyebar. Jika tidak di antisipasi ini akan dapat merugikan di sisi ekonomi," kata Agus.

Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Verdianto Iskandar Binticaca menginginkan status zona hijau Sulawesi Barat dari penyebaran PMK dipertahankan. Menjaga status itu merupakan tugas bersama pemangku kepentingan di daerah.

"Hasil rakor ini harus betul-betul dilaksanakan. Koordinasi ini sangat mudah dikatakan, tapi dilapangan sangat sulit dilakukan sehingga koordinasi ini harus betul diterapkan," tutup Verdianto.

Saksikan Video Pilihan Berikut: