Masih Dibutuhkan, Berau Perjuangkan Nasib Tenaga PTT dan Honorer

Honorer dihapus 2023 — ilustrasi by: Wawan

Liputan6.com, Berau - Pemkab terus memperjuangkan nasib ribuan tenaga PTT dan honorer yang saat ini mengabdi di Pemkab Berau, dari rencana penghapusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyadari betul kegelisahan pegawai non PNS yang kini nasibnya berada di ujung tanduk.

Sebagai kepala daerah, dirinya meminta Pemprov Kaltim, khususnya kepada Gubernur Kaltim, untuk ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer dan PTT dilingkungan pemerintah daerah. Itu disampaikannya saat Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi berkunjung ke Kabupaten Berau, belum lama ini.

"Untuk itu, kami meminta kepada pak Gubernur Kaltim dan Wakil Gubernur Kaltim, untuk dapat membantu kami dalam mengkomunikasikan supaya para PTT, ini tidak sampai terlepas dari pekerjaannya," katanya.

Lebih lanjut kata Sri Juniarsih, banyak PTT yang sekarang bekerja di kantor pemerintahan Kabupaten Berau, memiliki masa kerja cukup lama, bahkan ada yang 20 tahun mengabdi. Tidak itu saja, ada juga salah satu instansi yang hanya memiliki ASN hanya dua orang. selebihnya adalah PTT.

Dengan loyalitas yang begitu tinggi, akan sangat disayangkan jika para PTT tersebut harus tersingkirkan. Dan tentu saja kata dia, penghapusan tenaga PTT maupun honorer itu juga akan berdampak pada menurunnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Serta bertambahnya angka pengangguran di Bumi Batiwakkal.

"Sehingganya kami berharap Pemprov Kaltim dapat menjembatani kami di daerah ke pemerintah pusat, agar lebih memikirkan tenaga honorer dan PTT. Karena, mereka juga sangat membantu kami dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," tuturnya.

Simak video pilihan berikut:

Ratusan tenaga pendidik honorer di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan kantor bupati setempat. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2 dari 2 halaman

Koreksi Kebijakan

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi menjelaskan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat sekarang, memang tidak bisa disalahkan, namun perlu ada koreksi.

Terkait perintah menghapuskan PTT dan hhonorer, kata Hadi, dirinya dan Gubernur Kaltim, Isran Nor sudah sepakat, tidak akan menghapus PTT dan honorer di Kaltim.

"Kami sudah sepakat tidak penghapusan. Jadi Pemkab Berau, tenang saja, kami juga memperjuangkan keberadaan PTT baik di Berau, maupun seluruh daerah di Kalimantan Timur," katanya.

Dirinya juga menjelaskan, hampir setiap tahun untuk tenaga guru honorer atau PTT ada kenaikan gaji. Dan khusus untuk tahun ini, guru yang berstatus ASN untuk jenjang SMA, SMK dan SLB se Kaltim, akan mendapatkan laptop.

"Mudah-mudahan tahun depan, juga dapat dianggarkan untuk guru-guru dari P3K," pungkasnya.