BBM Solar Langka, Ratusan Sopir Truk dan Mahasiswa Geruduk Balai Kota Samarinda

Liputan6.com, Samarinda - Ratusan sopir truk bersama mahasiswa di Kota Samarinda menggelar aksi demo di halaman kantor Wali Kota Samarinda, Rabu (24/8/2022).

Demo yang dilakukan oleh ratusan sopir yang tergabung dalam Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS), dan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Samarinda, lantaran terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di Kota Tepian.

Selain permasalahan kelangkaan solar subsidi yang terjadi bertahun-tahun, demo ini juga dilakukan lantaran uji Kir yang dinilai sulit didapatkan oleh para sopir ketika mengurusnya di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, khususnya uji Kir yang biasa dilakukan per enam bulan sekali tersebut. Untuk itu para sopir menuntut Wali Kota Samarinda Andi Harun harus bisa mengatasi persoalan itu.

"Yang pertama karena kelangkaan BBM solar bersubsidi, kemudian sulitnya mendapatkan uji Kir di Dishub, karena salah satu syarat yang menjadi masalah adalah tinggi bak dump truck harus 70 sentimeter dan lebar bak 40 sentimeter dari sasis," kata Koordinator Aksi, Hendra.

Hendra menegaskan pihaknya siap mengikuti asalkan syarat-syarat berupa penerbitan Kir diterapkan pula pada jenis kendaraan angkutan yang lain. Termasuk pada dump truck Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda untuk mengangkut sampah.

"Karena kalau tidak bisa Kir kita tidak dapat Kartu Brizzi (untuk beli solar). Kartu dari Bank BRI untuk mendapatkan solar, buat pembayarannya karena tidak boleh tunai," pungkasnya.

Di lokasi demo, Koordinator Lapangan (Korlap) dari PMII Samarinda, Ahmad Naelul Abrori mengungkapkan mereka mengawal keresahan masyarakat mengenai kelangkaan BBM solar dan membantu menuntaskan permasalahan sopir truk.

"Ada beberapa tuntutan kami, di antaranya mengatasi dan menuntaskan kelangkaan BBM solar di Samarinda, menyetop dan menangkap mafia solar yang mengakibatkan kelangkaan, mengawasi dan menindak tegas SPBU yang nakal, membentuk gugus tugas pengawasan independen yang melibatkan masyarakat, memberantas dan mengadili calo-calo yang meloloskan izin tanpa syarat," kata Abrori.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.