PLTA Kayan Tak Kunjung Terealisasi, Bupati Bulungan Tegaskan Evaluasi

Liputan6.com, Bulungan - Sejatinya, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan adalah solusi persoalan listrik di Kalimantan Utara. Namun pembangkit yang terletak di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan itu sudah lebih dari 10 tahun tak kunjung terealisasi.

Meski pada tahun 2014 pernah dilakukan groundberaking, namun pembangunannya tak kunjung dilaksanakan oleh PT Kayan Hydro Energy sebagai pemegang izin. Terbaru, progres pembangunannya baru sebatas pembukaan badan jalan.

Melihat hal ini, Pemerintah Kabupaten Bulungan juga telah berkali-kali mengevaluasi progres pembangunan bendungan. Meski telah dievaluasi, baik kegiatan di lapangan, termasuk sejumlah izin yang harus dilengkapi, namun saat ini realisasinya juga masih dipertanyakan.

Apalagi jika melihat setelah lebih dari 10 tahun direncanakan, pertanyaan soal keseriusan pembangunan PLTA pun makin menguat.

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, meski memiliki komitmen terhadap percepatan agenda itu, akan tetapi evaluasi masih harus dilakukan. Bahkan evaluasi itu harus dilakukan hingga di pemerintah pusat.

“Kita juga meng-update kegiatan yang sudah mendapatkan perizinan prinsip dalam hal ini izin lokasi (saat ini disebut PKKPR atau Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang),” ujar Syarwani kepada wartawan, Minggu (28/9/2022).

Dia pun mengakui  meski evaluasi terus dilakukan, namun izin tak sepenuhnya ada di Pemerintah Kabupaten Bulungan. Sebab ada juga kewenangan dari pemerintah pusat melalui kementrian terkait.

“Kita memiliki tim investasi daerah, progres PLTA itu juga masih terus dilakukan evaluasi, kita sangat menyadari tidak semua berkaitan dengan perizianan kewenangannya itu ada di Kabupaten. Ya kita harus meng-update melalui kementrian lembaga yang terkait juga,” jelasnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Syarwani adalah relokasi terhadap masyarakat terdampak. Ada dua desa yang menjadi prioritas yakni Desa Peleban dan Desa Lejuh.

Sama seperti di kawasan industri lainnya, dia menegaskan tidak ada relokasi sebelum fasilitas pemukiman dan kelengkapannya dibangun. Syarwani mengatakan, informasi terakhir yang ia terima pembangunan PLTA Kayan saat ini sedang dilakukan pembangunan gudang bahan peledak.

“Tapi untuk kewenangan, kelayakan dan izin itu bukan kita tetapi dari Polri. Pelaksanaan di lapangan sangat bergantung dari perizinan yang diterbitkan Mabes Polri,” sebutnya

Selain itu, beberapa perizinan sempat terkendala, sebelum akhirnya disetujui, seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun Syarwani belum bisa memastikan pastinya dokumen izin tersebut, pasalnya sejuau ini masih sebatas lisan.

Simak juga video pilihan berikut: