Gaung Penolakan Kenaikan Harga BBM dari Bumi Celebes

Liputan6.com, Gorontalo - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat banyak sekali mendapat penolakan dari elemen mahasiswa. Salah satunya dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo.

Menanggapi kondisi ini, HMI Cabang Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Mereka mendesak agar DPRD menolak wacana kenaikan harga BBM tersebut.

Adrian Latief Koordinator aksi mengatakan, jika wacana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah jelas terkesan terburu-buru. Pemerintah bahkan dinilai tidak melihat segala dampak yang ditimbulkan.

"Terlebih kondisi saat ini kita baru saja pada tahap proses pemulihan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, imbas dari Pandemi Covid-19," kata Adrian, Rabu (30/08/2022).

Bisa dipastikan kata Adrian, kebijakan ini memang akan menekan inflasi. Namun implikasinya, malah akan meningkatkan jumlah kemiskinan.

"Ketika angka kemiskinan meningkat, maka akan memicu tingkat kesenjangan sosial hingga kriminalitas," tuturnya.

Sementara itu, Kelvin Tolinggi Sekretaris Badan Koordinasi HMI Sulawesi utara Gorontalo (Badko Sulutgo) mengatakan bahwa, aksi unjuk rasa bukan hanya menolak kenaikan harga BBM. Akan tetapi, mereka mempertanyakan sikap DPRD Provinsi atas wacana itu.

"Kita datang ke DPRD karena melihat kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah saat ini terkesan dilematis," kata Kelvin.

"Kami hanya meminta sikap DPRD Provinsi Gorontalo tentang wacana ini. Apakah prorakyat atau tidak," tuturnya.

Simak Video Pilihan Ini:

Viral Kepala Disperindag Batam Diadang Pelansir BBM, Nyaris Baku Hantam dengan Satpol PP

2 dari 2 halaman

Fraksi Demokrat Menolak

Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail mengatakan, kenaikan BBM ini memang sudah dari bulan kemarin digulirkan. Dengan alasan menyelamatkan sumber anggaran.

"Menyikapi hal ini, kami pun di DPRD, semua menolak hanya saja kita tahu bersama sistem Indonesia ini, sistemnya presidensial. Tetapi perlu diketahui Partai Demokrat sejauh ini paling keras menolak kenaikan harga BBM," kata Erwin.

Politisi partai Demokrat itu mengaku, atas nama pribadi dan fraksi Demokrat DPRD Provinsi Gorontalo menolak Kenaikan Harga BBM dan Tarif dasar listrik. Semua yang berkaitan dengan kepentingan rakyat itu didukung..

"Sangat keras saya bicara, fraksi kami juga di DPR RI memerintahkan kami semua yang ada di daerah, untuk menerima massa aksi dan turut serta menolak kebijakan yang menurut kami kurang tepat," ia menandaskan.