Sengkarut Piutang Rp11 Miliar milik Pemkot Parepare kepada PT Hutama Karya

Terpisah, Sekretaris Kota Parepare, Iwan Asaad saat dikonfirmasi mengarahkan Liputan6.com agar menghubungi Asisten II Pemkot Parepare, Suriani.

"Bisa telepon Ibu Asisten 2 karena saya sementara acara," singkat Iwan via telepon.

Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, Suriani dikonfirmasi mengatakan pada dasarnya Pemkot Parepare tetap berkomitmen dalam menyelesaikan kewajibannya dalam hal ini membayar tagihan atas pekerjaan pembangunan sayap Pasar Lakessi oleh PT. HK Persero sebagaimana tertuang dalam putusan BANI tahun 2019.

"Kita tetap komitmen selesaikan itu, hanya saja, saya belum tahu juga perkembangannya, apakah rencana dianggarkan dalam perubahan atau anggaran pokok tahun 2023," ucap Suriani via telepon.

Ia tak menampik, jika dalam penyelesaian masalah yang ada, Pemkot Parepare telah membangun pertemuan dengan pihak PT. HK Persero bahkan terakhir sempat difasilitasi oleh pihak pengacara negara dalam hal ini bagian Datun Kejaksaan Negeri Parepare.

"Sudah ada pertemuan sebelumnya lewat video conference (vicon). Pihak-pihak hadir ada pihak PT. HK dan juga ada pihak Kejaksaan selaku pengacara negara yang memfasilitasi," tutur Suriani.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Parepare memaparkan kondisi APBD yang gambarannya tak ada kemampuan jika diminta membayar tagihan utang kepada PT. HK sebesar Rp11 miliar lebih yang dimaksud.

"Kita sempat meminta kalau bisa bayarannya cukup pokoknya saja karena nilai total tagihan kan itu didalamnya ada biaya beban, bunga dan lain-lain. Kita minta kalau bisa pokoknya saja dibayar dengan bertahap (cicil). Kemampuan APBD kita tidak sanggup jika besaran tagihannya demikian," terang Suriani.

Ia menceritakan, sebelumnya Pemkot Parepare pernah meminta pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel terkait dengan besaran tagihan hasil pekerjaan pembangunan sayap Pasar Lakessi oleh PT. HK Persero.

Saat itu oleh BPKP, kata Suriani, Pemkot Parepare diminta berkomunikasi dengan PT. HK Persero agar diberi kelonggaran waktu pembayaran dan tagihannya bisa dibayar secara cicil.

"Itu sebelum PT. HK menggugat arbitrase. Kita sempat meminta saran BPKP sebelum membayar tagihan utang ke PT. HK yang nilainya lumayan besar. Kita minta BPKP audit sebelum membayar besaran tagihan dari PT. HK. Mengingat dalam DIPA maupun RKA yang ada tidak segitu besarnya, tapi muncul besaran setelah dalam perjalanan pekerjaan, nilai item material terjadi kenaikan. Jadi masalah ini muncul karena terjadi eskalasi (kenaikan harga barang) di tengah pekerjaan pembangunan berjalan saat itu," ungkap Suriani.

Simak juga video pilihan berikut ini: