Buntut Kenaikan BBM, Ratusan Massa Gelar Demo di Depan Gedung DPRD dan Balai Kota Balikpapan

Selain itu, dia juga meminta kepada BPH Migas, memberikan pengawasan terhadap pendistribusiannya. "Karena percuma kita berikan subsidi namun tidak diawasi, oleh karena itu Presiden bilang 70 persen masyarakat yang mendapat BBM itu orang mampu karena tidak ada pengawasan ketat,” katanya.

Hijir juga menuntut penegakan hukum terkait dengan kuota dan kelangkaan BBM yang kerap terjadi di Balikpapan. "Di Kaltim pemerintah sudah paham terkait berapa yang didapat kuota BBM, akan tetapi kemudian ada kelangkaan solar antrean panjang karena salah satu indikasinya adalah kecurian migas, itu yang menjadi wanti-wanti dari mahasiswa,” jelasnya.

Kemudian, mereka juga mendesak pemerintah dalam mengambil sikap untuk kebutuhan minyak di Indonesia. Tentu juga, katanya, mendesak Presiden untuk menjaga stabilitas harga pokok.

"Ini yang kembali saya tekankan karena dengan naiknya BBM otomatis harga sembako naik. Kemudian menuntut komitmen Pemkot Balikpapan dalam penindak tegas mafia migas di Kota Balikpapan karena melihat aksi sebelumnya aksi menolak mafia solar. Ini kita mau komitmen pemerintah," ucapnya.

Dalam aksi tersebut Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud serta Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menemui para pendemo. Mereka menerima tuntutan pendemo dan duduk bersama peserta aksi di depan pagar gedung Balai Kota Balikpapan.

Dalam kesempatan itu Abdulloh mengatakan bahwa perlu dipahami keputusan pusat itu adalah undang-undang. "Kami dari daerah tidak dapat berbuat apa-apa. Kami di sini hanya bisa menyampaikan," ujar Abdulloh.

Abdulloh berjanji akan berupaya untuk menyampaikan aspirasi dari para pendemo ke pemerintah pusat.

Di tempat yang sama Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi. Dikatakanya bahwa semua sepakat bahwa kondisi apa yang disampaikan oleh para pendemo juga dirasakan seluruh bangsa Indonesia.

“Semua kebijakan-kebijakan terhadap yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat adalah wewenang pemerintah pusat, dan tentunya melalui aspirasi pada sore hari ini saya tahu perasaan semua dan khususnya warga kota Balikpapan terhadap dampak kenaikan BBM ini," timpal Rahmad.

Rahmad juga berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Minyak ke pemerintah pusat. “Tentunya kami sepakati akan disampaikan kepada pemerintah pusat apa yang menjadi keinginan warga Kota Balikpapan," tandasnya.