Driver Ojol di Cirebon Tolak Kenaikan Harga BBM, Polisi Razia Massa Aksi Selundupan

Ojol di Cirebon Tolak Kenaikan Harga BBM, Polisi Skrining Aplikasi — Ribuan pengemudi ojol di Cirebon menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM. (Istimewa)

Liputan6.com, Cirebon - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus bergulir dilakukan berbagai elemen masyarakat. Aksi tersebut juga dilakukan pemgemudi ojek online di Cirebon.

Ribuan massa dari berbagai aplikasi ojol menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Mereka terlebih dahulu menggelar aksi jalan kaki dari kawasan Tuparev menuju Balai Kota Cirebon.

Aksi itupun mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sebelum memasuki kawasan balai kota, para pengemudi ojol Cirebon terlebih dahulu menjalani skrining oleh petugas polisi yang mengawal.

Skrining dilakukan untuk memastikan massa aksi benar merupakan driver ojek online. Koordinator aksi Iswanto mengatakan, kenaikan harga semakin mencekik pengendara ojol karena tidak menutup untuk biaya operasional.

"BBM naik jadi makin mencekik kami belum lagi untuk biaya operasional lainnya," ungkapnya, Kamis (7/9/2022).

Dalam aksi yang berlangsung damai itu, pengendara ojol mengajukan sebanyak 11 tuntutan kepada pemerintah Kota Cirebon. Yakni menolak kenaikan BBM, status hukum yang jelas terhadap mitra ojol.

Kemudian kepastian kepada aplikator yang tidak memiliki kantor operasional bisa ditindak tegas.

"Kami juga menuntut aplikator untuk menindak tegas tarif usaha yang tidak sehat antar aplikator supaya persaingan tidak timpang karena pengendara ojol di rugikan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Gubernur Jakarta Anies Baswedan dipanggil KPK terkait Formula E

2 dari 2 halaman

Respon Wali Kota

Tuntutan lain yakni mengenai potongan seluruh aplikasi menjadi 10 persen karena sangat memberatkan hingga meminta polisi mengaktifkan kembali patroli malam.

Sementara itu Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis mengatakan, tuntutan yang diajukan oleh pengendara ojol diterima oleh pihaknya.

"Mereka menyampaikan apa yang dirasakan oleh mereka secara langsung sebagai pelaku," ucapnya.

Ia juga mengajak kepada perwakilan massa aksi untuk dapat berpikir bersama-sama merumuskan apa saja yang perlu diajukan kepada pemerintah pusat.

"Dari tuntutan yang diajukan selagi masih masuk dalam kewenangan pemerintah daerah saya siap menindaklanjutinya," tuturnya.

Menanggapi terkait masih adanya operator ojol yang belum memiliki kantor di Cirebon, Azis mengaku akan menelusuri dan memastikan keberadaan kantor operator sebagai upaya memfasilitasi keinginan pengendara ojol.

"Nanti dinas terkait dari informasi yang didapatkan ini akan ditindaklanjuti dan kemudian akan memperbaiki hal itu sebagai peran keberadaan pemerintah daerah," tutupnya.