Kenaikan Harga BBM: Bela Negara atau Bela Rakyat?

Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan, berharap mahasiswa mampu adaptif terhadap persoalan yang berkembang. Soal harga BBM naik, bisa memicu sikap dari yang apatis menjadi kritis untuk memandang suatu hal.

"Jangan bergerak hanya karena disuruh dosen. Ayo, kritis memandang suatu hal," ujarnya.

Dosen FIS UINSU, Rholand Muary mengatakan, kenaikan harga BBM menyisakan efek domino, terutama harga kebutuhan pokok. Lalu menjadi bias dengan program pemulihan ekonomi nasional yang gencar disuarakan pemerintah.

"Saya menduga ada invisible hand yang mengakali hingga mampu mengendalikan kenaikan harga BBM dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia. Pemerintah sebaiknya fokus pada bagaimana BBM subsidi tepat sasaran," ucapnya.

Suhaimi Umar Harahap, dari kalangan mahasiswa menilai dampak lain dari kenaikan harga BBM adalah bahwa rakyat sedang memperebutkan ruang hidup, khususnya di perkotaan. Pemerintah terkesan bermain pada wilayah abu-abu soal kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.

"Publik sering disuguhi data bahwa kita mengimpor minyak dari luar karena konsumsi dasar melebihi produksi minyak dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah membuka pintu seluas-luasnya masyarakat untuk berbondong-bondong membeli mobil dengan kebijakan DP nol persen dan relaksasi PPn BM," ucapnya.

Suhaimi juga menyinggung kebijakan pemerintah membagikan BLT kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Dia menilai, kompensasi yang diberikan adalah uang rakyat yang akan diberikan lewat pemerintah.

"Kompensasi itu jangan diklaim dari pemerintah. Meskipun saya sendiri kurang sepakat dengan kebijaka BLT," tegasnya.

Pembicara terakhir, Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrusammad, mendorong pemerintah mampu mengendalikan distribusi BBM subsidi. Pertamina juga harus mampu mengendalikan subsidi BBM sehingga tepat sasaran.

"Pemerintah harus memperluas jumlah penerima BLT kompensasi kenaikan harga BBM ini. Durasinya juga ditambah hingga enam bulan ke depan," Kamrusamad menandaskan.