Liputan6.com, Banyumas - Forum Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Air (Formas PSDA) Serayu Hilir mendesak agar PT Indonesia Power sebagai pengelola Bendung Mrica dan pemerintah segera memulihkan ekosistem Sungai Serayu yang terdampak flushing atau pembuangan lumpur pada April 2022 lalu.
Ketua Formas PSDA Serayu Hilir, Eddy Wahono mengatakan dari hasil evaluasi dengan Pusdataru, PSDA sungai Serayu, dan PT Indonesia Power diketahui telah melakukan flushing sebanyak 15 kali.
Namun, dua flushing berdampak sangat parah karena dilakukan dengan tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan debit air dan jumlah lumpur yang dibuang. Akibatnya terjadi kematian massal ikan endemik. Diperkirakan jutaan ikan mati dalam tragedi tersebut.
Advertisement
Flushing juga menyebabkan perekonomian masyarakat di sepanjang hilir lumpuh. Bahkan, hingga saat ini sedimen akibat buangan lumpur itu juga masih menumpuk di dasar sungai dan irigasi kawasan hilir. Akibatnya, dalam pada waktu-waktu tertentu, Sungai Serayu dan irigasi berubah pekat, terutama saat debitnya tinggi.
Baca Juga
“Yang jelas dari rekomendasi Kemenko Marvest, lima rekomendasi tersebut, itu Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, itu diharapkan bisa mengantisipasi kondisi lumpur-lumpur yang sudah digelontor. Termasuk lumpur yang sudah masuk ke saluran irigasi," ucapnya, Kamis (8/9/2022).
Formas PSDA Serayu Hilir dan beberapa pihak lain telah berupaya memulihkan ekosistem sungai Serayu. Di antaranya dengan penebaran ikan di anak sungai.
Tetapi, dia menilai langkah ini belum cukup. Yang dibutuhkan adalah upaya pembersihan semaksimal mungkin. Pasalnya, butuh waktu sangat panjang jika pembersihan dilakukan secara alami.
"Nggak bisa ya (secara alami). Karena ini terjadi di daerah hilir, Serayu di Banyumas dan Cilacap. Yang paling parah itu ada dua,” kata Eddy.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Rapat Koordinasi Penangananan Waduk Mrica
Dia mengungkapkan, ada lima rekomendasi Kemenko Marvest terkait pemulihan ekosistem Serayu. Yakni, SOP pengelolaan Waduk dan pengoperasian Draw Down Culvert (DDC), pengangkatan sedimen bendung Mrica, penanganan lahan kritis, pemulihan habitat dan biota endemik, dan tidak dilakukannya flushing di masa depan.
Menurut dia, perlu percepatan penyelamatan Sungai Serayu dan Waduk Mrica. Salah satunya yakni dengan membentuk gugus tugas agar upaya penyelamatan sungai Serayu dan restorasi ekosistem sungai dapat berjalan efektif efisien dan terintegrasi.
Sementara, pada Senin (5/9/2022), Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah (PUSDATARU) menggelar rapat koordinasi rencana tindak lanjut penanganan Waduk Mrica Banjarnegara yang dikelola oleh PT Indonesia Power sebagai PLTA, di ruang rapat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Serayu-Citanduy.
Diketahui, peristiwa pencemaran diawal bulan April 2022 setidaknya sebanyak dua kali Indonesia power melakukan flushing lumpur di sungai Serayu yang berakibat matinya jutaan ikan endemik Sungai Serayu serta rusaknya biota sungai.
Dampak pencemaran juga berakibat pada lumpuhnya pasokan air baku PDAM di kabupaten Banyumas dan Cilacap, lumpuhnya sektor wisata di dua dermaga sungai kabupaten Banyumas, terganggunya musim tanam padi karena ditutupnya irigasi Serayu yang mengairi lebih dari 20.000 hektar sawah di kabupaten Banyumas dan Cilacap serta sebagian Kebumen.
Rapat koordinasi ini dilakukan untuk mencari solusi penanganan akibat menumpuknya sedimen lumpur di bendung Mrica yang menutup hampir 87 persen luasan penampang basah waduk. Diperkirakan sebanyak 139 juta meter kubik lumpur menutup waduk Mrica akibat erosi wilayah hulu.
Sedimen makin cepat bertambah karena daerah resapan sudah beralih fungsi menjadi area penanaman kentang. Setiap tahun tidak kurang dari 6 juta meter kubik lumpur akibat erosi hulu menumpuk di bendung Mrica.
Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, SR Eko Yunianto mengatakan perlu upaya mengurangi dampak sedimen dari hulu Waduk Mrica. Pengurangan sedimentasi itu tidak dapat dikerjakan sendiri oleh PT Indonesia Power dan harus dilakukan secara terpadu.
"Langkah pertama melakukan inventarisasi persoalan teknis meliputi penataan daerah resapan di hulu, penataan dan penetapan zona konservasi, zona pendayagunaan dan zona pencegahan daya rusak, sebaiknya ada catatan administrasi kegiatan penanganan di masing-masing dinas dan lembaga masyarakat hingga dapat dilakukan monitor dan evaluasi keberhasilannya," jelasnya, dikuti melalui keterangan tertulis, Senin (13/9/2022).
Eko berharap, penetapan zona tersebut bisa dilanjutkan dengan rencana aksi teknis agar secepatnya dapat dilakukan. Dia juga mendorong rencana tindak darurat pada bulan September 2022.
Advertisement
Tanggapan PT Indonesia Power
General Manager PT Indonesia Power menyatakan akan menerapkan rekomendasi dari Kemenko Marvest dalam penanggulangan sedimen. Pihaknya juga segera memutakhirkan dokumen rencana tanggap darurat untuk SOP pengoperasian DDC dan basic komunikasi.
"Terkait kondisi waspada saat ini sudah dilaksanakan. PT Indonensia Power sedang membuat pilot project dengan tema ekonomi berwawasan lingkungan bekerja sama dengan masyarakat sekitar serta pemerintah," kata
Kabid Operasional dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta, Dani menegaskan rapat koordinasi merupakan momentum penting guna memadukan para pemilik kepentingan di Sungai Serayu. BBWS SO mendukung serta mendapingi dalam proses pembuatan dokumen dokumen rencana tanggap darurat Waduk Mrica.
"BBWS akan segera melakukan pemetaaan zonasi, pihak Balai besar wilayah sungai Serayu Opak akan melaksanakan pendampingan sesuai rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi," ucap Dani.
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir pula perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan hutan lindung Cimanuk Citanduy, Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Prvpinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa tengah, Biro ISDA Propinsi Jawa Tengah, Balai PSDA Serayu Citanduy, Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah.
Kemudian, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Banjarnegara, Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman kabupaten Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Cilacap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.
Hadir pula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Wonosobo, Kesatuan Pemangku Hutan Banyumas Timur, Kesatuan Pemangku Hutan Kedu Selatan, Perum Jasa Tirta 1, Presidium Sungai Indonesia, Forum Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Air (FORMAS PSDA) Serayu Hilir, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.
Tim Rembulan