Pemerintah Butuh 530.028 ASN Tahun Ini, Pemerataan Menjadi Perhatian Penting

Karena tidak meratanya ASN, Anas juga menegaskan bahwa harus ada aturan dan perjanjian untuk ASN yang bekerja di intansi pemerintahan agar siap untuk tidak berpindah dalam kurun waktu tertentu yang disepakati.

Kebijakan tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi adanya perpindahan ASN yang beramai-ramai ke Pulau Jawa dan distribusi ASN menjadi tidak merata di beberapa daerah di Indonesia.

Ia juga telah berkoordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

“Aspirasi asosiasi pemda harus kita respon dan kolaborasi ini memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek. Ini kita tempuh dalam rangka mencari alternatif agar ke depan birokrasi kita bisa lebih hebat,” ucap Anas.

Anas juga telah berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam memperkuat akurasi dari data tenaga non-ASN dari sektor kesehatan.

Sementara itu, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengakui saat ini masih terdapat masalah kekosongan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

“Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis,” ungkapnya. 

Bima menerangkan bahwa sejumlah instansi pemerintah daerah dan pusat telah mengajukan formasi PPPK tenaga kesehatan tahun 2022 ke Kementerian PANRB. Namun masih banyak juga pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi PPPK 2022.

“Masih perlu dipastikan terkait validitas data yang sudah masuk serta model seleksi PPPK tenaga kesehatan yang akan dilakukan,” pungkasnya.

Perlu ditegaskan, pemerintah memperhatikan seluruh tenaga non-ASN, tidak hanya dari sektor tertentu. Menteri Anas dan instansi lain yang terkait akan mengakselerasi penyelesaian tenaga non-ASN lainnya.

Penulis: Natasa K