Sukses

Hacker Klaim 102 Juta Data KTP Bocor Diduga Berasal dari Kemensos, Ulah Bjorka?

Sebanyak 102 juta data masyarakat diduga bocor dan dijual di situs gelap Breached.to pada Rabu (14/9/2022).

Liputan6.com, Bandung - Kebocoran data masyarakat Indonesia kembali menjadi isu yang ramai dibicarakan pada saat ini. Terbaru, sebanyak 102 juta data masyarakat diduga bocor dan dijual di situs gelap Breached.to pada Rabu (14/9/2022).

Informasi tersebut beredar melalui akun pemantau kebocoran data di media sosial Twitter @darktracer_int. Dalam cuitan tersebut berisikan pesan bahwa 102 juta database dari masyarakat Indonesia bocor melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Meskipun saat ini Indonesia tengah ramai dengan hacker bernama Bjorka, namun kebocoran data yang satu ini dikabarkan bukanlah ulah akun tersebut. Melainkan terdapat akun lain bernama sspX yang mengunggah informasi penjualan data dari masyarakat Indonesia.

Akun Twitter DarkTracer pun segera mengunggah informasi kebocoran tersebut dengan tangkapan layar dari data apa saja yang dibocorkan oleh si peretas.

"Seorang aktor jahat telah muncul menjual database yang mengklaim terdapat 102 juta database kewarganegaraan bocor dari Kementerian Sosial Republik Indonesia," tulis akun @darkrtracer_int di Twitter dikutip Liputan6.com.

Melalui unggahan tersebut dikabarkan bahwa terdapat berkas berisikan 85 GB data dari total 102.533.211 data bocor. Selain itu, hacker tersebut memberikan keterangan bahwa data yang diunggah berisikan dari NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, usia hingga jenis kelamin dan masih banyak lagi.

Adapun format data yang dibagikan oleh hacker tersebut menyebutkan ia membocorkan puluhan juta foto dalam format PNG dan JPG, atau dikatakan puluhan foto KTP sebagai sampel bukti bahwa klaimnya benar.

2 dari 4 halaman

Belum Ada Tanggapan

Sampai sejauh ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia sendiri belum memberi klarifikasi mengenai kebenaran tersebut. Adapun Kemensos baru-baru ini juga tengah fokus dalam program bantuan langsung tunai BBM Subsidi untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Pendaftaran bantuan tersebut juga dapat diakses melalui situs resmi yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Maka dari itu tentunya data seperti foto KTP, NIK, KK, nama lengkap, tanggal lahir ada untuk memverifikasikan data bantuan.

Hingga saat ini juga belum ada bukti yang kuat apakah kebocoran data tersebut benar atau hanya isu belaka, dan belum ada juga bukti valid apakah benar data yang bocor itu berasal dari Kementerian Sosial atau bukan.

3 dari 4 halaman

Tak Ada Data Rahasia Negara Bocor di Kasus Bjorka

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa data yang dibocorkan dalam kasus Bjorka, bukanlah data yang bersifat rahasia negara.

Bahkan, Mahfud juga membandingkan situasi yang terjadi hari ini dengan kejadian Wikileaks yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (14/9/2022), seperti juga disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI.

Menurut Mahfud, insiden Wikileaks pada masa pemerintahan SBY, membuat pembicaraan telepon presiden dengan Perdana Menteri Australia tersebar.

"Yang ini tidak ada. Ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol," imbuh Mahfud.

4 dari 4 halaman

Tak Punya Kemampuan

Selain itu, kata Mahfud, motif dari pembocor data dalam kasus ini juga "gado-gado".

"Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli, dan sebagainya. Motif-motif kayak gitu tidak ada yang terlalu membahayakan," kata Mahfud menambahkan.

"Dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," ujar Mahfud MD menambahkan.

Mahfud MD juga menambahkan, "menurut persepsi baik" mereka, hacker Bjorka ingin memberitahu bahwa "kita harus hati-hati, kita bisa dibobol, dan sebagainya."

Penulis: Natasa K