Saat Cabai dan Bawang Jadi Harapan Tekan Inflasi di Kalteng

Tanam Cabai — Foto: Marifka Wahyu Hidayat

Liputan6.com, Palangkaraya - Dalam rangka menekan laju inflasi di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), pemerintah daerah gencar melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), salah satunya dengan melakukan aksi Gerakan Tanam Bawang Merah dan Cabai di Palangkaraya, Kalteng, Minggu (18/9/2022).

Dari total 50 hektar lahan yang tersedia, hanya sekitar 30 hektar dimanfaatkan untuk menanam cabai dan bawang. Kemudian sisanya 20 hektar dipergunakan untuk tomat, terong, dan daun bawang serta peternakan ayam.

Lahan yang berada di jalan Tjilik Riwut Kilometer 38 ini, sedikitnya dalam satu hektare dapat ditanami sekitar 15 ribu bibit cabai. Sementara untuk cabai yang ditanam kali ini adalah varietas 212, yang tahan terhadap hama keriting.

"Program tanam cabai dan bawang ini, untuk jangka yang lebih panjang dan terstruktur. Saya instruksikan kepada bupati dan wali kota agar menganggarkan secara khusus untuk ketahanan pangan di masing-masing daerah. Kita harus belajar dari inflasi yang terjadi saat ini," ujar Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabrang.

Sabrang juga berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergitas antara pusat dengan daerah, dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Sehingga daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi kembali pulih.

Sekedar informasi, dari pantauan Liputan6.com di Pasar Palangka Raya, harga cabai menyentuh angka Rp60-80 ribu per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30-35 ribu per kilogram.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Indonesia hingga Juni 2022 mencapai 4,35 persen. Hal ini merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2017. Cabai, bawang, dan telur penyumbang terbesar inflasi.

2 dari 2 halaman

Tekan Inflasi di Barito Timur

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, menggelar pasar murah untuk menekan inflasi imbas kenaikan harga bahan pokok setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kegiatan pasar murah ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalteng dan hari ini kita merealisasikan sebagai bentuk intervensi terhadap kenaikan harga bahan pokok di pasar setelah penyesuaian harga BBM yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh usai membuka pasar murah di Tamiang Layang, Minggu (18/9).

Menurutnya, pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan perdana itu akan ditindaklanjuti dengan rapat tim teknis untuk pelaksanaan pasar murah pada 10 kecamatan di Kabupaten Barito Timur.

Pasar murah dilaksanakan di lokasi Pasar Temanggung Djaya Karti di Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur. Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat menyediakan sebanyak 150 paket.

Tiap paket berisikan beras lima kilogram, minyak goreng dua liter, gula satu kilogram, teh satu kotak, dan kopi satu bungkus ukuran sedang atau senilai Rp120 ribu.

Masyarakat yang berhak bisa menebus paket murah bahan pangan itu senilai Rp50 ribu per paket yang ditetapkan dan telah mendapatkan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

“Yang menerima satu orang satu satu paket saja,” kata Habib Saleh sambil memantau warga sedang antre di pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Barito Timur itu.

Kepala Disperindag Barito Timur Berson mengatakan dalam pelaksanaan pasar murah pihaknya menggandeng mitra kerja yakni Koperasi Bersama Tani Sejahtera selaku produsen beras lokal yang mengumpulkan gabah dari petani daerah.

“Kita menggandeng Koperasi BTS selaku produsen beras lokal, juga untuk menjaga perputaran uang di daerah sekaligus menekan inflasi daerah,” kata Berson.

Dipaparkan Berson, pihaknya juga akan menyalurkan 2.000 paket bahan pangan dari Pemprov Kalteng dalam pasar murah berikutnya.

“Dengan intervensi ini kita berupaya menekan harga bahan pangan di pasaran agar tidak melonjak dan inflasi daerah dapat terkendali,” kata Berson.

Naik 6,5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jadi Landasan Kuat Kenaikan Upah Minimum 2025