Liputan6.com, Bandung - Ribuan buruh dan pekerja ojek online atau ojol berdemonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu siang (21/9/2022). Mereka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Di samping itu, menuntut kenaikan upah buruh dan kejelasan status kemitraan ojol.
Massa aksi buruh setidaknya berasal dari tiga serikat pekerja yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerjaan Nasional (SPN). Massa gabungan diklaim mencapai lebih 2.000 orang.
Baca Juga
Mereka berasal dari berbagai daerah di antaranya Bandung, Cimahi, Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Sukabumi dan daerah lainnya di Jawa Barat.
Advertisement
Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga. Buruh pun menegaskan bahwa kenaikan BBM akan menambah beban pengeluaran kebutuhan hidup mereka, terlebih kenaikan BBM tersebut tidak diiringi dengan kenaikan upah.
"Naiknya harga BBM memicu lonjakan harga kebutuhan, inflasi. Harga-harga naik tanpa diiringi dengan penyesuaian upah minimum. Daya beli merosot dan menambah luas kemiskinan buruh," ungkap Ketua Umum DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto di lokasi.
Â
Roy juga menyatakan, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak luas pada kenaikan kebutuhan, tapi juga disebut dapat memicu ancaman PHK. Roy mengklaim, sejak pemerintah menaikan harga BBM ribuan buruh terdampak secara langsung.
"Dengan kenaikan harga BBM biaya cost industri pasti naik, untuk mengurangi itu perusahaan akan mengurangi karyawan. Sudah ada kasus, ada yang mengurangi jam kerja, hari kerja, merumahkan karyawannya, bahkan mengurangi karyawan khususnya di industri padat karya. Sekitar 5.000 buruh sudah terdampak," aku Roy Jinto.
Buruh mendesak agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM itu kepada Presiden dan DPR-RI. Selain itu, buruh juga menuntut agar Ridwan Kamil merevisi keputusan gubernur terkait upah minimum tahun 2022 yang diteken pada Januari lalu, serta menaikan upah minimum tahun 2023 pada November mendatang.
"Kita berharap Gubernur bisa memberikan semacam kado buat buruh di Jawa Barat di akhir masa jabatannya. Jangan sampa lima tahun menjabat tidak ada keberpihakan terhadap buruh," jelasnya.
Di samping itu, buruh juga menegaskan penolakannya atas Undang-Undang Cipta Kerja. Roy mengatakan, aksi kali ini akan kembali dilakukan selama tuntutan mereka belum terpenuhi, aksi besar direncanakan digelar pada November mendatang.
"Untuk BBM dan Ciptaker (Cipta Kerja) kita minta rekomendasi dari Gubernur yang ditujukan kepada presiden dan DPR RI. Tetapi untuk upah kita minta didiskusikan," kata Roy.
Hingga pukul 14.49 WIB, aksi buruh masih berlangsung. Massa berkumpul menutup Jalan Diponegoro. Buruh sempat merobohkan pagar besi yang melingkari halaman Gedung Sate. Kendati begitu, aksi terpantau kondusif, tak terjadi bentrok antara aparat kepolisian dengan massa buruh.
Diketahui, aksi demonstrasi penolakan kenaikan BBM di Kota Bandung terus berlangsung tiga pekan terakhir. Unjuk rasa sebelumnya digelar secara bergelombang oleh kelompok mahasiswa.
Massa mahasiswa berhimpun dalam beragam poros gerakan dan organisasi-organisasi eksternal, seperti Mahasiswa Jabar Menggugat, Poros Revolusi Mahasiswa Bandung, Kelompok Cipayung, Mahasiswa Bandung Bergerak, dan sebagainya. Mereka akan kembali berunjuk rasa pekan ini.