APDESI Ungkap Ada Ribuan Keluarga di Blora Dapat Bansos tapi Saldonya Nol Rupiah

Liputan6.com, Blora - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyebutkan ada ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bantuan sosial dari pusat tapi saldonya nol rupiah alias zonk. KPM tersebut tersebar di 16 kecamatan, yakni 271 desa dan 24 kelurahan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI, Agung Heri Susanto saat dikonfirmasi Liputan6.com mengungkapkan, selama ini keluhan masyarakat khususnya Kabupaten Blora itu banyak yang sudah menerima bantuan tapi periode berikutnya kosong.

"Kemudian kita koordinasikan, dengan pendamping, ternyata juga belum bisa mendapatkan solusi. Artinya hanya sebatas juga dicatat dilaporkan, berikutnya juga tidak muncul lagi di rekening itu," ungkap Agung, saat hadir dalam acara koordinasi terkait problem Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang dibahas bersama-sama di Pendopo Bupati Blora, Rabu (21/9/2022).

Ia mencontohkan adanya data valid puluhan KKS saldonya nol juga terjadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Problem ini diketahuinya lantaran Agung merupakan Kepala desa (Kades) setempat.

"Ini di desa kami, dari validasi ini untuk PKH yang terdaftar 193, 170 cair yang 23 tidak ada di rekeningnya (saldo nol)," sebutnya, yang juga Ketua Praja Kabupaten Blora.

Agung kemudian menjelaskan adanya program bansos dari pusat yang lainnya, juga banyak KPM yang tidak mendapatkan apa-apa alias saldo rekeningnya nol.

"Itu juga kasihan karena warga yang berhak, dan dia ada KKS nya tapi kosong. Ini contoh kalau kami menghitung satu desa kami, kalau kita ambil 271 desa dan 24 kelurahan ini mungkin ribuan," jelasnya.

Menurutnya, dalam tiap pertemuan telah seringkali menyampaikan permasalahan tersebut. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, juga sudah dibahas bersama dengan pihak terkait.

Ia mengaku ada suatu regulasi yang mungkin bisa dikatakan komunikasi tersumbat. Artinya, kata Agung, bahwa data desa dalam hal ini kepala desa, tidak punya kewenangan di situ yakni dalam tanda kutip, bahwa data kemiskinan atau DTKS itu adalah murni dari pusat.

"Lha yang punya kewenangan adalah Kementerian, sehingga baik itu melakukan pencoretan maupun melakukan usulan, itu ada disana. Tatkala ketika terjadi problem ditingkat desa, respons ini nggak akan cepat karena ini keputusan ada di pusat, sedangkan di pusat bicara se-Indonesia," ungkap Agung.

"Mestinya ini ada perbaikan regulasi, agar ada gerak cepat dalam proses penangan permasalahan di lapangan," katanya lagi.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan perlunya gerakan cepat yang mungkin kewenangan itu dideliver (dikirim) sebagian. Sehingga, kata dia, contoh kades apabila diberi cantolan didalam Peraturan menteri (Permen), bahwa kades adalah bagian dari tim koordinasi dan diberi kewenangan yang tersumbat.

"Contoh perbankan, pihak pos Indonesia, atau pihak mana yang terkait ini dan kita bisa langsung, disitu apa persoalan problematika dan sebagainya sehingga respons itu bisa cepat. Kalau ini kan sebatas menyampaikan kepada pendamping di desa. dari pendamping desa itu, bagaimana kita sudah nggak bisa mantau, ya udah yang penting dilaporkan," pungkasnya.