Mengurai 14 Isu Berpolemik dalam Rancangan KUHP

Liputan6.com, Serang - Pemerintah tengah mengejar pengesahan draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP akhir 2022 ini. Namun setidaknya, masih ada 14 isu krusial yang menjadi polemik dan pembahasan.

Isu krusial yang masih dibahas antara pemerintah dengan DPR dan menjadi polemik di masyarakat dipaparkan oleh Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam sebuah dialog di Untirta Banten.

"Itu mengatur banyak hal, kita harus mendengarkan aspirasi publik terkait materi-materi di RKUHP ini, jadi pembahasannya jangan tergesa-gesa, tetapi perlahan tapi pasti. Ada sekitar 14 isu, tapi itu sudah kita peras mungkin tidak banyak isu lagi yang akan dibahas," ujar Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, di Untirta Banten, Kota Serang, Senin (26/09/2022).

Isu krusial pertama yang diungkap Wamenkumham di kampus Untirta Banten, Kota Serang yakni, Living Law di Pasal 2 dan 601 RKUHP. Memuat bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yang masih hidup dan masuk dalam delik aduan. 

Penegakan hukum pidana adat dianggap memberikan kepastian hukum. Sanksinya, pemenuhan kewajiban adat di Pasal 601, yang dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II atau Rp 10 juta dan dapat dikenakan pidana pengganti berupa ganti rugi jika kewajiban adat setempat tidak dijalankan, sesuai Pasal 96 RKUHP.

Kemudian isu kedua, pidana mati di Pasal 67 dan 100 RKUHP, menjelaskan bahwa pidana khusus yang diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan dan ada harapan memperbaiki diri.

Selanjutnya isu krusial ketiga yakni Pasal 218 RKUHP mengenai penghinaan presiden. Dalam bahan paparan Wamenkumham menjelaskan bahwa, pasal tersebut dibuat bukan untuk menghidupkan kembali Pasal 134 KUHP yang telah dianulir MK. Melainkan, sesuai pertimbangan putusan MK nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa dalam hal penghinaan ditujukan kepada presiden dan atau wapres selaku pejabat tetap bisa dituntut sebagai delik aduan dengan pasal 207 KUHP.

Pasal tersebut juga diklaim tidak membatasi kritik dan kebebasan berpendapat, karena telah membedakan kritik dan penghinaan, sekaligus menegaskan bahwa kritik dimaksudkan untuk kepentingan umum sehingga tidak bisa dipidana.

Selanjutnya yang keempat, pasal 252 RKUHP yang membahas kepemilikan kekuatan gaib oleh seseorang, seperti santet, guna-guna, dan lain-lain. Dalam penjelasannya, RKUHP sama sekali tidak mengatur pidana santet, yang dapat dipidana adalah orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik.

Isu kelima yakni, penghapusan pasal tentang dokter dan atau dokter gigi yang menjalankan praktik tanpa izin, karena telah diatur dalam Undang-undang (UU) praktik kedokteran nomor 29 tahun 2004 Pasal 76.