Sebut Tak Ada Kerugian Negara dalam Kasus Pompa Riol, Kuasa Hukum Lolok Ancam Lapor KPK

Liputan6.com, Cirebon - Upaya praperadilan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Lolok Tiviyanto (LT) di Cirebon terus bergulir. Kuasa hukum terduga, Erdi Soemantri yakin kliennya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Erdi mengatakan, yang dituduhkan terdapat kerugian negara Rp 510 juta itu tidak ada. Dia menduga, tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya ada kepentingan politik.

"Kami juga akan laporkan bagaimana kasus yang membelit klien kami tersebut kepada KPK. Ini termasuk kejahatan korupsi yang lebih jahat dari korupsi itu sendiri. Hasil audit juga menyebutkan kerugian negara Rp 0 rupiah. Jadi dimana korupsinya," kata Erdi kepada wartawan di Cirebon, Senin (26/9/2022).

Erdi sempat memperlihatkan surat dari Inspektorat Kota Cirebon yang di antaranya berisi tidak adanya kerugian negara dalam kasus pompa riol ini. Surat dari Inspektorat tersebut tertanggal Agustus 2022.

Pihak keluarga LT sendiri mengajukan praperadilan yang kedua ke PN Kota Cirebon. Dan hari ini Selasa (27/9/2022), diagendakan putusan praperadilan tersebut.

"Pihak Kejaksaan mengatakan bahwa kerugian negara itu tidak pada pokok perkara, dan itu sangat tidak berdasar. Terkait putusan praperadilan kami serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan pertimbangan mencari keadilan kepada hakim," sambung Erdi.

Erdi menegaskan, selama ini tidak pernah ada terduga korupsi yang melaporkan dirinya sendiri ke KPK. Namun untuk kasus riol ia merasa LT dalam kasus tersebut terdapat upaya 'illegal corruption'.

Erdi mengaku saat ini sedang melengkapi dokumen pendukung untuk menyampaikan kasus tersebut ke KPK. Dalam laporan tersebut, pihaknya akan melaporkan apa yang terjadi sesuai fakta. 

"Kami akan melengkapi dokumen yang diminta dan langsung dikirimkan setelah hasil putusan sidang Praperadilan besok," ujar Erdi.

Menurutnya, berdasarkan aturan, setelah praperadilan maka seharusnya terduga suatu kasus harus langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk mengikuti persidangan.

"Apabila praperadilan kedua ini ditolak dan dilimpahkan ke pengadilan, kita hadapi," tuturnya.

Sementara itu dalam sidang Praperadilan sebelumnya terungkap bahwa termohon selaku Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melalui pejabat terkait, jaksa Renanda Bagus mengakui tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut. 

Selain itu, dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menahan tersangka karena tersangka memiliki jabatan dan wewenang dan bisa melakukan korupsi. 

“Dari termohon ada 37 alat bukti surat yang sudah diserahkan ke majelis hakim,” ujarnya.

Saat ditanya soal tidak adanya kerugian negara dalam kasus ini, menurutnya, kerugian negara memang menjadi salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan.

“Namun kita harus lihat rangkaiannya. Ketika pelaku dalam kapasitas umum dia peran sentralnya membantu, kemudian pelaku utama, itu harus kita bedakan,” katanya.