Direktur BPR Tanggo Rajo di Jambi Menangkan 2 Kali dalam Gugatan Kasus RUPS Pemecatan Sepihak

Sebelum perkaran ini diseret ke meja hijau, Shinta Dewi sempat berusaha bernegosiasi dengan para pemegang saham. Somasi dia lakukan sampai tiga kali, namun tidak ada tanggapan. Menurut Britha, keliennya bahkan sempat tidak diberi kesmpatan untuk membela diri di hadapan pemegang saham.

"Tidak diberi kesempatan membela diri, padahal (Dewi) sudah 16 tahun kerja, ini periode kedua (sebagai direktur). Baru berjalan setahun bupati ganti setelah itu klien kami diberhentikan,"ujar Britha.

Setelah upaya negosiasi tidak ditanggapi, Dewi memutuskan menempuh jalur hukum. Bersama kuasa hukumnya, dia menggugat secara perdata soal pemecatan sepihak itu ke PN Kuala Tungkal.

Pada 4 Februari lalu, gugatan didaftarkan ke PN Kuala Tungkal. Landasan gugatan Dewi, yakni RUPS tidak menunjukkan kesalahannya lebih dulu sebelum dipecat.

"(Seyogyanya) Direktur yang bersangkutan dipanggil dulu, dihadirkan dalam RUPS untuk dikasih kesempatan membela diri. Itu tidak dilakukan, ini menjadi dasar kita melakukan gugatan," kata Britha.

Gugatan mereka berbuah hasil, PN Kuala Tungkal mengabulkan sebagian gugatan mereka. Para tergugat divonis melakukan perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Perseroda yang dilaksanakan pada 16 November 2021 bertempat di Hotel Grand Arriyadh Kuala Tungkal adalah tidak sah dan batal demi hukum; Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 699/Kep.Bup/2021 tertanggal 1 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sintha Dewi Agustina, dari Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo (Perseroda) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," bunyi amar putusan hakim PN Kuala Tungkal, Kamis 30 Juni 2022, dikutip dari laman SIPP PN Kuala Tungkal.

Atas putusan itu, Dewi kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi, memperjuangkan ganti rugi yang menjadi haknya.

Di tingkat banding, Dewi kembali menang. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengabulkan permohonan banding Dewi. Para tergugat diharuskan membayar ganti rugi, gaji, serta tunjangan yang seharusnya dia terima dengan total yang dikabulkan sebesar hampir Rp275 juta.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 dalam Provisi, dalam Eksepsi dan Putusan Sela mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kopetensi absolut); Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 30 Juni 2022 mengenai  Pokok Perkara khususnya tentang biaya ganti kerugian materiil," bunyi amar putusan yang dibacakan pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Setelah putusan banding itu, harusnya, kata Britha, Dewi kembali menempati jabatannya di BPR per 1 September 2022. "Nama Mbak Dewi harus dipulihkan posisinya," kata Britha.

Meski sudah kalah dalam dua pengadilan, namun 4 tergugat masih belum terima. Tergugat kemudian memakai jasa pengacara negara dari Kejaksaan Negeri Tanjab Barat.

Tergugat kembali melakukan upaya hukum kasasi. Proses hukum kembali berlanjut melalui memori kasasi yang dimasukan tergugat pada Kamis 15 September 2022.

Kajari Tanjab Barat, Macello Bellah, melalui Kasi Intel, Muhammad Lutfi membenarkan, kalau pihaknya dalam hal ini jaksa pengacara negara (JPN) ditunjuk sebagai kuasa hukum tergugat.

Selaku kuasa hukum para tergugat Lutfi mengatakan, inti upaya hukum kasasi yang tergugat tempuh merupakan upaya peradilan untuk menilai benar atau tidaknya penerapan hukum dalam putusan, baik di peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding.

Lutfi menilai perkara ini, seharusnya masuk ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal inilah salah satu yang menjadi alasan tergugat menempuh jalur kasasi.

"Putusan Judex Facti dinyatakan onvoeldoende gemotiveerd karena tidak saksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, serta SEMA No. 3 Tahun 1974, yang pada intinya alasan-alasan yang kurang jelas dapat dipandang sebagai suatu kelalaian acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan,” kata Lutfi ketika dihubungi dari Jambi, Kamis (29/9/2022).

Sementara itu, pada Rabu 28 September 2022, pihak penggugat telah mengirimkan memori kontra kasasi. 

Meski gugatan mereka telah dikabulkan di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Britha mengkhawatirkan kalau putusan kasasi akan berbalik arah. Terlebih ada tendensi tergugat enggan menjalankan putusan pengadilan.

Dewi bekerja di BPR Tanggo Rajo sejak 2005 atau setahun setelah bank plat merah milik Pemkab Tanjab Barat ini berdiri. Dia ikut berjuang saat BPR hampir mau bangkrut. Namun, sekarang dengan alasan dividen dia justru dipecat.

Sintha Dewi Agustina merasa perlu nama baiknya dipulihkan. Karena hal ini akan berpengaruh pada rekam jejaknya, ketika ingin mencari pekerjaan di tempat lain. Ditambah lagi, kontrak kerjanya masih tersisa 4 tahun, sehingga pihak perusahaan harus membayar kerugian yang dia derita.

"Kalau diperdata melakukan perbuatan melawan hukum ada ganti rugi," kata Shinta Dewi.

Sebelum pihak tergugat mengajukan kasasi, kata dia, ada tendensi tergugat tidak mau menjalankan putusan pengadilan. Kecurigaannya itu lantaran ada upaya tergugat menawarkan untuk membayar senilai Rp200 juta. Sementara putusan pengadilan ganti ruginya sebesar Rp275 juta.

Tergugat juga mengupayakan mediasi dengan Dewi agar ganti rugi yang mereka tawarkan diterima Dewi. Ditambah lagi, dengan ganti rugi Rp200 juta, Dewi harus mundur dari jabatannya, sedangkan putusan pengadilan menyatakan RUPS luar biasa yang memutuskan memberhentikan Dewi batal demi hukum.

“Dalam artian, klien kami mbak Dewi masih berhak atas jabatannya,” demikian Britha.