Ramai Isu Kebijakan Kendaraan Listrik, Bagaimana Pengunaannya di Banten?

Perlu diketahui bahwa Presiden Jokowi telah meneken instruksi presiden (inpres) penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas operasional perorangan atau instansi pemerintah pusat dan daerah. Peraturan itu tertuang dalam Inpres nomor 7 tahun 2022. Instruksi itu keluar pada 13 September 2022 lalu.

Pemerintah Indonesia tengah serius menggenjot penggunaan mobil listrik untuk menekan emisi karbon dan dan meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan. Presiden Jokowi telah menugaskan sejumlah kementrian untuk mensukseskan nya.

Salah satunya kementrian perindustrian (Kemenperin) yang mendapatkan tugas untuk melakukan percepatan produksi berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Pada tahun 2025, jumlah KBLBB di Indonesia ditargetkan mencapai 400 ribu unit atau 25 persen dari total produksi kendaraan bermotor roda empat yang akan mencapai 1,6 juta unit.

Kemudian di tahun 2035, Kemenperin menargetkan produksi 1 juta KBLBB roda empat dan 3,22 juta roda dua. Target tersebut diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan menurunkan emisi CO2 hingga 12,5 juta barel pers 4,6 juta ton untuk roda empat dan 4 juta barel pers 1,4 juta ton CO2 untuk kendaraan roda dua.

Hingga saat ini, terdapat empat perusahaan bus listrik, tiga perusahaan mobil listrik, serta 31 perusahaan roda dua dan roda tiga listrik dengan total investasi sebesar Rp1,872 Triliun. Kapasitas produksi kendaraan listrik per tahun di Indonesia saat ini mencapai 2.480 unit bis, 14.000 unit mobil listrik, serta 1,04 juta unit untuk kendaraan roda dua dan roda tiga listrik.