10 Parpol di Balikpapan Terima Dana Hibah Rp1,2 Miliar

Angin segar juga diberikan kepada para Parpol, di mana pada 2023 mendatang anggaran bantuan Partai politik naik sebesar 70,40 persen dari Rp. 4.108 per suara sah menjadi Rp. 7.000 per suara sah. Hal itu berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 200/3624/1-BKP/|V/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Persetujuan Atas Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Balikpapan dan akan mulai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023.

"Jadi terjadi kenaikan bantuan Partai ini, pada bulan Februari 2022 lalu saya revisi dan menaikkan bantuan partai menjadi sekitar Rp7000 per suara, artinya harus supaya Partai lebih giat lagi. Namanya mengurus partai ini high cost seperti saya low profil tapi high profit,” tuturnya.

Pun demikian Rahmad juga meminta kepada para pengurus partai agar disiplin membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Di mana ketika ada salah satu partai yang belum membuat laporan keuangan maka dapat berdampak pada pencairan anggaran.

"Evaluasinya kan memang pencairannya telat, ini ada evaluasi bahwa karena namanya dana hibah harus segera dipertanggungjawabkan dan harus dibuat laporan pertanggungjawaban keuangannya sehingga ini bisa ditanggungjawabkan untuk negara kan ada BPK untuk audit. Jadi saya pesan kepada semua Partai administrasi harus ditertibkan sehingga jangan ada sesuatu yang tidak diinginkan,” pintanya.

Rahmad juga tidak segan tidak mencairkan bantuan partai politik ketika ada partai yang tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. "Kalau tidak melengkapi laporan pertanggungjawaban ya tidak diberi bantuan, bukan hanya Partai tapi semua yang menerima dana hibah,” tegasnya.

Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan Edwar Skenda Putra menaruh besar kepada pengurus Parpol untuk memaafkan anggaran tersebut tepat sasaran. Terlebih menjelang tahun politik untuk menggencarkan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Sehingga partisipasi masyarakat di dalam pemilu lebih banyak, jadi target capaiannya lebih tinggi,” timpalnya.

Dia juga menambahkan soal kenaikan anggaran partai politik bahwa sebelumnya pihaknya mengusulkan sebesar Rp10.000 persuara namun disetujui Rp7.000 persuara atau 70,40 persen.

"Indikator bantuan parpol yang diukur adalah besaran untuk pendidikan, besaran kesehatan kemudian inflasi. Makanya usulan kita Rp 10 ribu disetujui Rp 7 ribu. Karena mempertimbangkan pendidikan, kesehatan dan inflasi itu indikatornya. Anggaran sudah disetujui dan masuk anggaran tahun 2023," tandasnya.

Data perolehan bantuan keuangan Partai Politik

1. Partai Golkar mendapat jumlah suara 71.280 suara, 11 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp292.818.240.

2. PDP Perjuangan mendapat jumlah suara 52.395 suara, 8 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp215.239.660

3. Gerindra mendapat jumlah suara 37.078 suara, 6 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp152.316.660

4. PKS mendapat jumlah suara 36.515 suara, 6 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp150.003.620

5. Demokrat mendapat jumlah suara 28.148 suara, 4 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp 115.631.974

6. Nasdem mendapat jumlah suara 18.168 suara, 3 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp74.634.114

7. PPP mendapat jumlah suara 21.527 suara, 3 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp88.432.916

8. Hanura mendapat jumlah suara 21.220 suara, 2 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp87.171.760

9. PKB mendapat jumlah suara 14.448 suara, 1 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp59.352.384

10. Perindo mendapat jumlah suara 8.671 suara, 1 kursi, jumlah bantuan keuangan Rp35.620.468.

Total: jumlah suara 309.450 suara, 45 kursi, total bantuan keuangan Rp.1.271.220.600