Polewali Mandar Disiapkan Jadi Kabupaten Penyangga Pangan IKN

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik saat berkunjung ke Polewali Mandar (Foto: Liputan6.com/Istimewa)

Liputan6.com, Polewali Mandar - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan dirinya mempersiapkan Kabupaten Polewali Mandar sebagai penyangga pangan untuk ibu kota negara (IKN) Nusantara. Polewali Mandar memiliki potensi untuk memenuhi hal itu.

Saat berkunjung ke Satuan Permukiman (SP) Ratte Akmal mengungkapkan, Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Barat yang hasil pertaniannya surplus dan dinilai siap dalam menghadapi krisis pangan. Juga menjadi kabupaten yang betul-betul siap menghadapi krisis pangan.

"Itu dilihat dari hasil pertanian yang mengalami surplus. Kita jadikan Tutar sebagai sentra palawija di Sulbar. Kita siap kerja nyata, dari Polman kita siap menjaga pangan Indonesia," kata Akmal Malik saat berkunjung ke Polewali Mandar, Kamis (27/10/2022).

Sedangkan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurdin mengatakan, Satuan Permukiman (SP) Ratte merupakan salah satu dari 27 kawasan transmigrasi yang berdekatan dengan IKN.

"SP Ratte berpeluang untuk menjadi penyangga IKN ke depan. Ini menjadi penopang IKN di Kalimantan Timur. Kemarin kita investarisasi ada 27 kawasan transmigrasi dekat IKN, termasuk Ratte," ujar Sigit.

Sementara Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar menyebutkan penempatan transmigran daerah asal di UPT Ratte merupakan tahap ketiga. Ia pun berkomitmen terus mendorong pengembangan transmigrasi di Polman, khususnya di Tutar sebagai upaya mengelola potensi perkebunan dan pertanian di Tutar.

"Kita butuh (transmigran) karena kita mau tanah subur di Tutar bisa menjadi efektif dengan masuknya petani dari daerah lain bekerja sama penduduk asli di Tutar," tutup Andi Ibrahim.

Saksikan Video Polihan Berikut:

Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).