Keberadaan IKN Nusantara Dianggap Jadi Upaya Pemerataan Pembangunan

Liputan6.com, Kutai Kartanegara - Bagi masyarakat Kalimantan Timur, keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan sekedar perpindahan pusat pemerintahan. Ada harapan besar agar pembangunan infrastruktur juga dirasakan oleh masyarakat di Pulau Kalimantan.

Anggota DPRD Kutai Kartanegara Abdul Wahab Arief menyebut, perjuangan menuntut keadilan terutama pemerataan pembangunan  sudah sejak lama didengungkan oleh para tokoh Kaltim. Setidaknya, ditunjuk Kaltim menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia menjawab tuntutan tersebut.

"Beberapa tahun yang lalu, para tokoh Kaltim dan Kutai Kartanegara banyak yang menuntut keadilan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, akhirnya terwujud akan hadirnya IKN," kata Abdul Wahab, Jumat (16/11/2022).

Dia menjelaskan, bukti komitmen pemerintah pusat adalah progres pembangunan infrastruktur fisiknya terus dikebut. Sehingga untuk beberapa tahun kedepan, maka akan ada yang selesai progresnya.

Semakin berjalan progres pembangunan IKN, maka akan bermunculan peluang-peluang usaha bagi masyarakat.

"Peluang bisnis ini yang bisa diambil oleh masyarakat dan pemuda Kutai Kartanegara. Jangan sampai tidak ada peluang yang diambil dan menjadi penonton gemerlapnya pembangunan IKN," sebutnya.

Politisi yang juga menjabat Ketua Partai Hanura Kutai Kartanegara ini menyebut hadirnya IKN memberikanefek domino, seperti aspek Infrastruktur, pariwisata, pertanian serta sektor lainnya. Jika ditinjau dari aspek infrastruktur, pengembangan IKN yang berdampak langsung di Kutai Kartanegara adalah Kecamatan Samboja dan Kecamatan Loa Janan.

Simak juga video pilihan berikut: