Cerita Pengabdian Guru Honorer di Blora, Tetap Semangat Meski Cuma Digaji Ratusan Ribu

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora Aunur Rofiq kepada Liputan6.com, Senin (25/11/2022), memberi penjelasannya terkait kesejahteraan guru honorer. Bagi yang sudah mengabdi minimal satu tahun, akan diupayakan sebisa mungkin masuk data pokok pendidikan (dapodik)

"Kalau sudah masuk ke dapodik, guru tersebut bisa dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," ujar Aunur Rofiq, saat di ruangannya juga ada Kasi Disiplin dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Yusuf Fitri.

Terkait kesejahteraan guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, Yusuf Fitri kemudian juga turut memberikan penjelasan.

"Ada standarnya yang sudah ditetapkan, mereka (yang mengabdi lebih dari 5 tahun) akan mendapatkan honor gabungan antara BOS dan bantuan Pemkab," jelasnya.

Yusuf Fitri mencontohkan guru honorer SMP yang standarnya Rp1 juta. Kata dia, kalau dapatnya dari BOS hanya Rp500 ribu, maka ditambah Rp500 ribu dari bantuan Pemkab Blora.

"Kalau lebih silahkan nggak apa-apa, artinya Pemkab berupaya membuat standar minimal, walaupun belum standar UMK karena keterbatasan anggaran yang ada," katanya.

Pada HGN 2022 ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berharap kepada guru-guru honorer untuk menambah semangatnya mendidik.

"Karena pemerintah sudah mulai memikirkan dengan difasilitasi lewat P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ini adalah upaya pemerintah untuk memikirkan teman-teman guru," kata Aunur Rofiq lagi.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, masa kerja 4 tahun ke atas dimulai sejak 12 Maret 2019 lalu, GTT SD mendapatkan honor Rp750 ribu per bulan. Sedangkan GTT SMP mendapatkan honor Rp 1juta per bulan, serta PTT (Pegawai Tidak Tetap) SD dan SMP mendapatkan honor Rp500 ribu per bulan

Untuk yang masa kerja 4 tahun ke bawah dimulai sejak 12 Maret 2019 lalu, GTT SD mendapatkan honor Rp600 ribu per bulan. Sedangkan GTT SMP mendapatkan honor Rp800 ribu per bulan, serta PTT SD dan SMP mendapatkan honor Rp400 ribu per bulan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan pendidik dan sekolah vokasi provinsi itu agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

“Kualitas guru ditingkatkan, jangan sampai nanti orang banyak protes kenapa banyak tenaga kerja asing karena kita tidak menyiapkan,” katanya usai memimpin upacara Peringatan Hari Guru di Museum Ranggawarsita, Semarang, Jumat.

Terkait dengan hal itu, dirinya menyebut sekolah vokasi memiliki peran dalam meningkatkan keterampilan SDM sehingga mendorong berkolaborasi dengan industri.

“Karena dekat dengan kawasan industri sebenarnya ini bisa dimatch-kan, apakah kurikulumnya, kualifikasinya dan sebagainya,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, para siswa di sekolah vokasi harus terbiasa dengan mesin-mesin baru sehingga ketika lulus bisa diserap lebih cepat.

“Umpama Batang, kita akan punya pabrik baterai kendaraan terus kemudian pabrik kaca besar. Siapa yang bisa mengisi kalau kemudian tidak disiapkan,” katanya.

Ia mengatakan bahwa berbagai upaya menyejahterakan guru bukan hal yang mustahil, tapi memerlukan keberpihakan dari para pemangku kepentingan, bukan soal hitung-hitungan anggaran.

“Maka saya selalu mewanti-wanti teman-teman bupati wali kota. Tolong dong perhatikan guru-guru di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota itu, minimal menerima gaji sesuai UMK,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan dua cara yang bisa dilakukan untuk menyejahterakan kalangan guru honorer, yakni melalui perbaikan sistem dan menambah jumlah guru.

Saat ini jumlah guru honorer banyak, tapi masih belum mencukupi kebutuhan guru di Jawa Tengah.

“Maka ada dua cara, satu sistemnya diperbaiki, apakah peralatannya ditambah sehingga satu orang mesti menggunakan atau punya keterampilan yang cukup banyak bahkan multiplatform bisa dikerjakan,” katanya.

Cara kedua, kata dia, dengan menambah sumber dayanya dan ini dinilai sebagai salah satu prioritas karena guru mempunyai peranan kunci mendidik generasi bangsa.

Sampai hari ini, ia telah melantik sedikitnya 5.788 guru PPPK, bahkan pada 31 Oktober 2022 kembali dibuka penerimaan PPPK dengan jumlah kuota sebanyak 4.361 lowongan untuk para guru dari total 4.600 lowongan.

“Kalau guru tidak menjadi prioritas, maka mohon maaf nasib anak-anak kita diserahkan kepada orang-orang yang mungkin tidak terampil,” demikian Ganjar Pranowo.