UMP Sumut Naik Rp 187.883, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Baharuddin Siagian mengatakan, menaikkan UMP sebesar 7,45 persen merupakan pilihan terbaik yang ada saat ini.

Sebab, lanjutnya, kondisi ekonomi yang masih belum stabil memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menaikan UMP tahun 2023.

"Sudah dihitung. Kita pelajari, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu lainnya di Sumut. Ini opsi terbaik yang bisa kita pilih untuk UMP tahun depan," sebutnya.

Kenaikan UMP Sumut sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Kemenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Kenaikan UMP ini berlaku 1 Januari 2023.

"Ada formula cara perhitungan. Kita harap ini mampu mendongkrak perekonomian Sumut, juga berdampak signifikan untuk buruh," sebutnya.

Terkait keniakan UMP Sumut 7,45 persen untuk tahun 2023, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo, mengapresiasi keputusan Gubernur Sumut.

Menurutnya, hal tersebut sudah sesuai hitungan rumus tertinggi dalam Permenaker 18 Tahun 2022 tentang penetapan UMP dan UMK Tahun 2023.

"Dalam rapat dewan pengupahan itu justru ada tahapan di bawah angka yang ditetapkan, itu yang tertinggi dipilih Gubernur Sumut. Kami ucapkan terima kasih," kata Willy.

Diakui Willy, pihaknya dari awal berupaya agar Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bisa keluarkan juga Diskresi supaya naik 13 persen, agar upah buruh Sumut tidak tertinggal jauh dari daerah lain.

Selanjutnya, mereka masih akan memperjuangkan kenaikan di atas 10 persen untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) nantinya, yang akan diputuskan 7 Desember 2022.

"UMP itu hanya berlaku untuk buruh yang kabupaten dan kotanya tidak ada dewan pengupahan daerah. Di Sumut ada tiga, Nias Utara, Nias Barat, Pakpak Bharat. Selebihnya ada," tandasnya.