Gubernur Riau Dukung Bupati Meranti Protes Ketidakadilan Pembagian DBH Migas

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil. (Liputan6.com/Diskominfomeranti)

Liputan6.com, Pekanbaru - Gubernur Riau Syamsuar dengan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beberapa waktu belakangan selalu berseberangan. Namun kali ini, Syamsuar seolah mendukung Muhammad Adil terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas (Migas) yang diterima oleh kabupaten termuda di Riau itu.

Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil sempat adu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman. Bahkan ada kalimat iblis dan setan yang terlontar dari mantan politisi PKB itu terkait DBH Migas.

Syamsuar menjelaskan, pembagian DBH Migas masih belum merata sehingga dirasa tidak adil bagi daerah penghasil Migas.

"Harusnya sesuai dengan porsinya," kata Syamsuar ditanyai terkait sikap Muhammad Adil yang belakangan viral di media sosial, Selasa petang, 13 Desember 2022.

Sebagai tindak lanjut, Syamsuar menyatakan akan membahas soal DBH dengan Presiden. Pembahasan ini melalui jalur asosiasi pemerintah provinsi, di mana Syamsuar juga menjadi pengurus.

"Kemarin di Solo bertemu dengan teman-teman Gubernur dan sudah sepakat nanti kami bulan Januari rapat karena persoalan ini tidak bisa putus dengan menteri, tapi harus Presiden," bebernya.

Syamsuar menyebut asosiasi pemerintah provinsi ingin bertemu langsung dengan Presiden membahas DBH Migas. Sebelum itu, akan dibahas terlebih dahulu dengan gubernur lain.

"Sebab aspirasi provinsi sama juga aspirasi kabupaten/kota," kata Syamsuar.

**Liputan6.com bersama BAZNAS bekerja sama membangun solidaritas dengan mengajak masyarakat Indonesia bersedekah untuk korban gempa Cianjur melalui transfer ke rekening:

1. BSI 900.0055.740 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)2. BCA 686.073.7777 atas nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

2 dari 2 halaman

Protes DBH Migas

Sebelumnya, Bupati Meranti memprotes ketidakadilan pembagian DBH di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman. Protes ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru beberapa waktu lalu.

Adil menyatakan kecewa karena pembagian DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai. Padahal hasil minyaknya besar dan liftingnya naik.

Adil menyebut, tahun 2022 DBH minyak Kepulauan Meranti Rp 114 miliar, dengan hitungan minyak 60 dolar per barel.

"Sebelumnya Rp114 miliar, saat ini cuma Rp115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta. Padahal minyak naik, lifting-nya, dengan asumsi 100 dolar per barel," sebut Adil.

Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH. Adil mengaku sudah bertemu dengan pihak Kemenkeu yang tidak berkompeten.

"Itu yang hadir apa staf tak tahulah, sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuanguan isinya iblis atau setan," kata Adil.