Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Isinya Iblis, PDIP Riau: Kemarahan yang Klimaks

Bupati Kepulauan Meranti, Riau, H Muhammad Adil. (Liputan6.com/Diskominfomeranti)

Liputan6.com, Pekanbaru - Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riau merespons kemarahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terkait dana bagi hasil (DBH) minyak bumi dan gas (Migas). Sikap Adil itu dinilai sebagai kemarahan yang klimaks.

Menurut Wakil Ketua PDIP Riau Ruslan Tarigan, kemarahan Bupati Meranti itu terjadi karena melihat potret kemiskinan di kabupaten termuda di Riau tersebut. Kemarahan tersebut disebutnya sebagai pesan yang positif.

Selama 77 tahun Indonesia merdeka, lanjut Rusli, Meranti dinilai Adil tidak mendapatkan pembangunan sehingga terjadi kemiskinan ekstrem. Sementara di sisi lain, sumber daya alam Meranti diambil terus menerus.

"Pengembalian (ke Meranti) banyak kali birokrasinya, tentu dia (Adil) marah," kata anggota DPRD Pekanbaru ini, Rabu (14/12/2022).

Ruslan menyatakan, Presiden Joko Widodo menyebut pembangunan di Indonesia dimulai dari pinggiran. Ini berbanding lurus dengan posisi Kepulauan Meranti yang berada di pinggir Republik Indonesia.

"Kemenkeu dalam hal ini seharusnya memberikan hal lebih, membangun garis depan Indonesia," ujar Ruslan.

Terkait emosi Adil, bahkan langsung keluar ruangan usai berbicara dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman, di Pekanbaru, Ruslan menilai itu hanya sesaat.

"Tapi saya pikir ada pesan positifnya bahwasanya untuk meredam gejolak ini pembangunan harus dipercepat, disegerakan," ulas Ruslan.

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil protes soal dana bagi hasil minyak ke daerahnya kecil, padahal merupakan penghasil minyak. Video protes sang Bupati kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, sempat viral di media sosial.

2 dari 2 halaman

Harus Cermat

Ruslan meminta Kemenkeu harus cermat mengalokasikan keuangan ke daerah. Sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi untuk lebih memperhatikan daerah pinggiran atau terluar dari Indonesia.

"Jangan sampai terjadi frustasi," kata Ruslan.

Ruslan menerangkan, kemiskinan di Riau tidak hanya terjadi di Meranti. Pasalnya di sepanjang Sungai Siak, masih banyak daerah yang termasuk kategori miskin sehingga perlu perhatian Pemerintah Pusat.

Terkait keanggotaan Muhammad Adil di PDIP, Ruslan hanya mendengar kabar kalau mantan anggota DPRD Riau itu sudah bergabung. Hanya saja, Ruslan belum dapat memastikan.

"Karena saya belum melihat kartu anggotanya," kata Adil.

Sewaktu mencalonkan diri menjadi bupati, Adil memakai perahu Partai Kebangkitan Bangsa. Belakangan, Adil menyatakan mundur dan mengutarakan niat bergabung dengan PDIP.

"Dulu memang PKB, memang waktu itu wakilnya diusung oleh PDIP," ucap Ruslan.