Jadi yang Pertama Ungkap Korupsi BPNT di Indonesia, Mensos Beri Penghargaan Kepada Polda Sulsel

Liputan6.com, Makassar - Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada jajaran Polda Sulsel pada Senin (26/12/2022). Penghargaan itu diberikan usai Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel berhasil mengungkap kasus korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sulawesi Selatan. 

Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Risma kepada total 30 orang anggota kepolisian. Mulai dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi, Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma, Wadirkrimsus Polda Sulsel AKBP Ghany Alamsyah, serta jajaran Subdit Tipikor Ditkrimsus Polda Sulsel lainnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kerja keras jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun Anggaran 2019-2020 di Sulawesi Selatan dan berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp25 miliar lebih.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Sulsel, saya tahu pasti sulit sekali mengumpulkan bukti dan saksi-saksi yang sangat banyak dan butuh waktu serta proses panjang dalam penyidikannya,” ujar Mensos dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan atas Penyelamatan Keuangan Negara terkait Bansos di Aula Mappaodang, Jl. Perintis Kemerdekaan, Kec. Biringkanaya, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, (26/12/2022). 

Risma menjelaskan bahwa pengungkapan kasus korupsi BPNT di Sulsel adalah yang pertama di Indonesia. Ia pun berharap hal ini menjadi pemantik dan motivasi untuk aparat penegak hukum terus bekerja keras mengungkap kasus korupsi bantuan sosial yang ada di penjuru Tanah Air. 

"Polda Sulsel jadi yang pertama yang memecahkan telur. Kalau korupsi PKH sudah ada yang diungkap tapi kalau BPNT ini baru pertama kali. Di beberapa daerah lain masih ada yang tengah berjalan penyelidikannya, seperti di Banten," sebutnya. 

Sembari menitikkan air mata, Risma menceritakan bahwa dirinya tak bisa membayangkan betapa banyak warga miskin yang harus menjadi korban atas korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi jumlah kerugian negara karena kasus korupsi itu mencapai angka Rp25 miliar lebih. 

"Jangan lihat besar atau kecilnya itu Rp25 miliar. Coba bayangkan jika bantuan yang nilainya Rp200 ribu kepada setiap warga harus dipotong hingga jumlahnya mencapai Rp25 miliar," jelasnya.