Sukses

Bupati Meranti Siap 'Ngegas' Lagi Tuntut Keadilan Pemberian DBH Migas

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyatakan tidak akan pernah lunak untuk memperjuangkan nasib kabupaten termuda di Riau ini.

Liputan6.com, Pekanbaru - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyatakan tidak akan pernah lunak untuk memperjuangkan nasib kabupaten termuda di Riau. Apalagi daerah yang dipimpinnya dalam beberapa tahun ini masuk kategori kemiskinan ekstrem. 

Sebelumnya, Bupati Meranti Muhammad Adil mendapat sorotan setelah mempersoalkan kurangnya dana bagi hasil minyak bumi dan gas (DBH Migas) dari Kementerian Keuangan.

Protesnya ini menimbulkan keriuhan. Apalagi setelah ada pertanyaan apakah orang-orang di kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu 'iblis atau setan'. 

Staf khusus Kementerian Keuangan meminta Muhammad Adil minta maaf. Adil mengacuhkan sehingga persoalan ini dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Persoalan pun selesai. 

Ditemui sejumlah wartawan di Polda Riau, Adil berharap Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan memberikan porsi lebih terhadap Kepulauan Meranti. 

"Kami ini kan miskin ekstrem, diberi porsi lebih lah," imbuh Adil. 

Adil menyebut 2 kementerian itu sudah memberikan angin segar tahun depan. Khususnya dalam DBH Migas karena peningkatan produksi minyak. 

"Kalau enggak (porsi lebih), kita gas lagi," tegas Adil.

 

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Tak Ada Maaf

Di sisi lain, Adil menyatakan mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Keuangan itu tidak ada permintaan maaf. Diapun menyatakan maaf itu tak diperlukan. 

"Karena saya itu membuat pertanyaan, bukan pernyataan (iblis dan setan)," tegas Adil.

Terkait pertemuan di Kementerian Keuangan beberapa hari lalu, Adil menyebut ada pengakuan kekurangan pembayaran DBH Migas untuk Meranti. 

"Diakui kok, nanti dibayarkan setelah audit," ujar Adil. 

Kedepannya, Adil berharap per 3 bulan sekali ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan membahas persoalan DBH Migas sehingga tidak terjadi lagi keributan. 

"Supaya ke depannya lebih tahu, enggak ribut lagi, cukup sekali saja," imbuh Adil. 

Video Terkini