Arahan Ganjar ke Kades soal Percepatan Penanganan Kemiskinan di Jateng

Liputan6.com, Wonogiri - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala desa (kades) untuk membuat inovasi langkah pengentasan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Seperti inovasi pengumpulan dan validasi data warga miskin, inovasi menangani warga miskin hingga inovasi pengalokasian dana bantuan yang diguyur pemerintah.

Hal itu disampaikan Ganjar kepada para kades, saat memimpin rapat koordinasi bersama antara Pemprov Jawa Tengah dengan Pemkab Wonogiri, Pemkab Sragen dan Pemkab Klaten terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di Kantor Kades Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Ganjar menyebutkan, model-model pemerintahan di tingkat desa adalah model yang paling unik dan fleksibel untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga lebih banyak inovasi yang dapat dilakukan kades di wilayahnya.

"Inovasi di desa kan banyak sekali sebenarnya, aplikasi banyak, model komunikasi sosialnya banyak, model-model manajemen dan leadership di level desa karena desa itu unik juga banyak," kata Ganjar usai rapat pada Kamis (26/1/2023).

Ganjar mencontohkan, ada salah satu kades di Kabupaten Wonogiri yang membuat inovasi dalam mencegah stunting di desanya dengan membuat program Nguji Canting (Nguntoronadi Nyawiji Cegah Stunting) dan Canting Surga (Cegah Stunting Berbasis Keluarga) di Desa Slogoretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri.

Program tersebut bahkan membuat Kabupaten Wonogiri menerima penghargaan dari Ganjar, sebagai Kabupaten Perintis Aksi Pencegahan Stunting Terintegrasi pada tahun 2021 silam.

Ganjar pun mengharapkan para kades di seluruh Jawa Tengah dapat saling bertukar pengalaman dan mengadopsi langkah-langkah pengentasan kemiskinan, sehingga adanya inovasi para kades dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.

"Maka banyak praktik baik yang dapat diadopsi oleh yang lain. Kita punya pengalaman-pengalaman yang bagus. Bahkan Kementerian Keuangan pernah mengeluarkan buku praktik-praktik baik pengelolaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia," jelas Ganjar.